Sumber berita: KORAN SINDO, NO 4652 THN 12, SENIN 4 JUNI 2018

Sumber foto: KORAN SINDO, NO 4652 THN 12, SENIN 4 JUNI 2018

Pajak Final UMKM Segera Diberlakukan

JAKARTA - Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beromzet dibawah Rp4,8 miliarper tahun termasukkoperasisegera diberlakukan. PajakfinalUMKM ditetapkan dari 1% menjadi 0,5% dari jumlah atau nilai peredaran bruto selama satu tahun sampai dengan nilai peredaran bruto Rp4,8 miliar.

“Rancangan peraturan pemerintah (RPP)-nya sudah sampai pada tahap akhir. Dari berbagai rapat harmonisasi yang diikuti beberapa instansi, seperti Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak, Kementerian

Koperasi dan UKM, serta Asosiasi UMKM, tarif PPhfinal baru yang dinyatakan dalam RPP adalah sebesar 0,5%,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Bamas dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM melalui surat Menteri Koperasi dan UKM pada 2017 mengusulkan agar tarif PPh final melalui PP Nomor 46/2013 yang dinilai masih memberatkan bisa diturunkan menjadi 0,25%. Revisi tersebut telah disepakati dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden sehingga kemungkinan dapat diberlakukan dalam waktudekatini.“Nantiakanada perubahan signifikan dalam aturan tersebut, di antaranya penurunan tarifPPhfinaldaril% menjadi 0,5% atas omzet. Kedua, penerapan PPh final berbatas waktu,” ungkapnya.

Yuana menuturkan, dalam RPP tersebut juga disebutkan ada kebijakan batas waktu (sunset clause) bagi wajib pajak (WP) yang menggunakan tarif final ini, yakni empat tahun untuk WP badan tertentu (koperasi, CV, dan firma), tiga tahun untuk WP badan perseroan terbatas (PT), dan tujuh tahun untuk WP perorangan. Melalui kebijakanbatas waktupengena

an pajak, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong para pelaku UMKM untuk semakin tertib pembukuan dan meng- edukasi diri untuk tertib menyusun laporan keuangan.

“Jadi, setelah batas waktu tiba, WP dapat melaksanakan pembukuan dan menyelenggarakan kewajiban sesuai rezim umum atau paj ak normal s esuai UU Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan mengacu pada Pasal 17,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan PusatStatistik,pada2016jum- lah UMKM di Indonesia mencapai 59,7 juta yang didominasi oleh pelaku usaha mikro.

oktiani endarwati

menu
menu