Sumber berita: KOMPAS. N0 48 THN-54 RABU 15 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Bisnis.com | ilustrasi

Pajak Impor 7,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS–Pemerintah berupaya mengendalikan impor untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Pengendalian dilakukan dengan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk barang konsumsi, barang penolong, dan bahan baku dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.

Tarif baru tersebut dikenakan terhadap barang impor yang sudah diproduksi dalam negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018), menjelaskan, pemerintah menginstruksikan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menahan impor barang modal berbagai proyek infrastruktur. Bahkan, dua BUMN itu diminta menunda proyek yang belum menuntaskan pemenuhan pembiayaan.

Ratas dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan 15 menteri. Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir juga hadir.

Menurut Sri Mulyani, pengenaan tarif PPh impor 7,5 persen akan dikenakan terhadap barang yang memiliki substitusi impor dalam negeri dan bukan termasuk jenis barang yang strategis. Pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 500 jenis barang, termasuk berbagai macam belanja dalam jaringan luar negeri yang menyumbang lonjakan impor barang konsumsi.

Terkait instruksi kepada Pertamina dan PLN, Sri Mulyani mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan akan mengecek daftar barang modal yang diminta untuk ditahan impornya. Pemerintah akan menerapkan ketentuan itu secara tegas dan konsisten selama enam bulan. Setelah itu, pemerintah akan mengevaluasi berdasarkan kondisi Neraca Pembayaran Indonesia terkini.

”Kami memahami ini akan memberikan pengaruh kepada beberapa sektor. Namun, ini langkah-langkah stabilisasi yang akan dilakukan pemerintah secara tegas,” tegas Sri Mulyani.

Defisit transaksi berjalan pada triwulan II-2018 sebesar 8 miliar dollar AS atau 3 persen produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini, ditambah gejolak eksternal, menekan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Nilai tukar rupiah di pasar tunai melemah 6,95 persen sejak akhir 2017. Adapun sepanjang Selasa, rupiah menguat 0,1 persen.

Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Selasa, nilai tukar rupiah Rp 14.625 merupakan yang terlemah tahun ini. Pada 29 September 2015, nilai tukar rupiah pernah mencapai Rp 14.728 per dollar AS.

”Presiden memberikan instruksi tegas, kami di kabinet harus melakukan langkah-langkah mengamankan neraca pembayaran, terutama pada defisit transaksi berjalan,” katanya.

Ratas juga memutuskan penerapan program B20 per 1 September 2018. Program ini berupa pencampuran 20 persen biodiesel ke dalam satu liter solar.

“Peraturan presiden sebagai payung hukum untuk B20 sudah siap. Paling lambat akan ditandatangani Rabu ini. Menteri ESDM bisa menindaklanjutinya dengan menerbitkan peraturan tentang teknis pelaksanaannya,” jelasnya.

Respons BI
Perry menyatakan, langkah konkret pemerintah akan memperkuat fundamen perekonomian nasional sekaligus memperkuat respons kebijakan BI. Adapun BI, menurut Perry, akan memprioritaskan stabilitas perekonomian nasional, terutama stabilitas nilai tukar rupiah.

Secara terpisah, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsyah mengatakan, gejolak keuangan di Turki memicu pengalihan dana pemodal asing dari negara-negara berkembang ke aset yang dianggap aman, khususnya obligasi AS. Indonesia terkena dampaknya karena Indonesia merupakan salah satu negara berkembang.

Kendati begitu, konfigurasi makroekonomi Indonesia dibandingkan Turki jauh berbeda. Inflasi Turki 12 persen, sedangkan Indonesia 3,2 persen. Defisit transaksi berjalan Turki 65 persen PDB. “Adapun defisit transaksi berjalan Indonesia tahun ini diperkirakan masih di bawah 3 persen PDB,” kata Nanang.
Menurut Nanang, BI konsisten mengarahkan suku bunga kebijakan untuk menjaga stabilitas makro. (LAS/HEN/KRN/NTA)

menu
menu