Sumber berita: KOMPAS, NO 034 THN 54, SELASA 31 JULI 2018

Sumber foto: KOMPAS/ALIF ICHWAN | Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Pansel Akan Pilih Tiga Calon Terbaik

JAKARTA, KOMPAS – Panitia seleksi menggelar wawancara terbuka terhadap sembilan calon hakim konstitusi di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, 30-31 Juli. Wawancara ini menjadi bagian dari proses seleksi untuk mencari pengganti Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang masa jabatannya selesai per 13 Agustus mendatang.

Wawancara dibagi dalam dua hari, Senin dan Selasa pekan ini. Pada Senin (30/7/2018), panitia seleksi mewawancarai lima calon. Mereka adalah Anna Erliyana, Enny Nurbaningsih, Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Jantje Tjiptabudy, dan Lies Sulistiani. Selasa ini, panitia seleksi akan mewawancarai empat calon, yakni Ni’matul Huda, Ratno Lukito, Susi Dwi Harijanti, dan Taufiqurrohman Syahuri.

Adapun panitia seleksi terdiri atas Harjono (ketua), Mas Achmad Santosa, Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, dan Zainal Arifin Mochtar. Pansel mengundang panel ahli yang ikut dalam seleksi wawancara, yaitu Komaruddin Hidayat dan Imam Prasodjo.

Ketua Pansel Calon Hakim Konstitusi Harjono menyatakan, pihaknya memilih tiga calon terbaik untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Penilaian didasarkan pada semua tahapan, mulai dari seleksi administrasi, rekam jejak, tes tertulis, tes kesehatan, sampai wawancara. Pansel juga mempertimbangkan masukan masyarakat.

”Yang dicari adalah calon yang seideal mungkin seperti yang disebutkan undang-undang. Tetapi, kita tidak mungkin mendapatkan yang seideal itu karena yang mendaftar terbatas sehingga pilihannya juga terbatas,” kata Harjono.

Pansel menargetkan, penentuan tiga calon terbaik akan dilakukan dalam waktu sesegera mungkin. ”Kalau bisa secepat mungkin. Sebab, 13 Agustus sudah harus ada yang menggantikan bu Maria,” kata Harjono.

Dalam wawancara terbuka kemarin, setiap calon menjalani wawancara selama 1 jam 20 menit. Mereka didalami mengenai hal-hal terkait integritas, kode etik, hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya alam, dan tafsir terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Audiens yang tak sampai 20 orang juga diberi kesempatan untuk bertanya.

Dalam sesi wawancara, Komaruddin menyatakan, hukum adalah pranata dalam kehidupan bernegara yang semestinya mengawal agar cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum tercapai. Namun, faktanya, hukum masih lemah dan acap kali menjadi alat kepentingan politik. Ia pun menyoroti penegak hukum, pakar hukum, dan lembaga hukum yang dinilai masih lemah.

Salah satu yang menarik dalam sesi wawancara adalah pertanyaan seputar integritas. Ada calon yang ditanya tentang obyektivitasnya dalam menguji undang-undang. Ada pula peserta yang ditanya posisinya dalam kasus lumpur Lapindo. Ia tercatat pernah menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mendukung pendapat bahwa bencana lumpur tak termasuk pelanggaran HAM berat. Beberapa waktu kemudian, ia menjadi tim komunikasi Lapindo Brantas Inc.

menu
menu