Sumber berita: KOMPAS. N0 55 THN-54 KAMIS 23 AGUSTUS 2018

Sumber foto: http://uapminovasi.com

Papua dan Ironi Nasionalisme

Kisruh Pilkada Papua pada akhir Juni 2018 telah menambah deretan panjang masalah kompleks di Papua.

Masalah itu mulai dari berbagai dimensi kasus pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam, hingga kemiskinan dan keterbelakangan yang sebagian besar belum bisa diselesaikan dengan tuntas oleh pemerintah, baik di level pusat maupun daerah. Sebagai akibatnya, wacana tentang Papua biasanya dikonstruksikan dengan berita-berita yang negatif dan secara intensif cenderung memojokkan pemerintah pusat.

Meskipun harus diakui masih banyak masalah yang harus diselesaikan di Papua, tak berarti bahwa kemajuan tak berhasil di- diraih. Presiden Joko Widodo dan jajarannya harus diberi apresiasi telah membawa banyak kemajuan di Papua Menurut hasil laporan evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi, Indeks Pembangunan Manusia di Papua telah meningkat dari 56,75 pada 2014 menjadi 58,05 pada 2016.

Terjadi peningkatan juga di angka partisipasi sekolah dan penyediaan layanan kesehatan. Kemajuan juga terjadi di pembangunan kelistrikan dan jalan di Papua Beberapa bandara dan daerah perbatasan dengan Papua Niugini juga direnovasi. Jokowi juga telah melakukan pembebasan beberapa tahanan politik.

Pemberitaan timpang
Secara umum, wacana tentang Papua tak serta-merta hanya menyangkut masalah kompleks | yang cenderung bersifat "klasik” i seperti disebutkan di atas, tetapi juga terkait bagaimana Papua diwacanakan secara adil di publik. Tak kalah penting, bagaimana membangkitkan kepedulian nasional terhadap Papua Di satu sisi, kemajuan pembangunan yang terjadi di Papua di atas hanyalah segelintir yang terekspos ke publik. Dapat dipastikan masih banyak prestasi positif lain yang dilakukan atas inisiatif pihak swasta atau lokal yang belum diketahui publik. Di sisi lain, suburnya Papua menjadi ladang pemberitahuan yang negatif menunjukkan sebagian besar media, baik cetak maupun elektronik, di dalam dan luar negeri, terlalu timpang dan cenderung berat sebelah dalam memberitakan tentang Papua.

Yang diasumsikan menjadi daya tarik publik adalah berita-berita yang ’’negatif’ yang biasanya berben- tuk narasi-narasi tentang konflik dan kekerasan. Implikasi dari pemberitaan yang timpang ini buruk bagi pengetahuan publik dan melanggengkan stigmatisasi Papua sebagai provinsi yang rentan dengan masalah serta menyuburkan perilaku "saling menyalahkan dan mencari kambing hitam” sehingga tidak mendukung upaya mengonstruksikan wacana tentang Papua dengan lebih adil dan positif.

Masalah pemberitaan yang tak berimbang tentang Papua bukan saja masalah media semata, melainkan juga pemerintah. Dari hasil diskusi dengan beberapa pemerhati Papua yang duduk di pemerintahan, mereka mengakui belum ada mekanisme yang efektif untuk menyampaikan kemajuan positif di Papua kepada publik, termasuk dalam melakukan kontra narasi terhadap berita miring tentang Papua meski telah didukung bukti yang valid.

Melihat kondisi di atas, perlu pelibatan lebih banyak aktor, khususnya masyarakat asli Papua, supaya lebih berperan menyampaikan kemajuan dan permasalahan pembangunan di tanah Papua Selama ini cenderung teijadi proses "merepresentasikan” Papua yang dilakukan pihak lain atau eksternal. Hal ini teijadi karena masyarakat asli Papua di anggap "belum mampu” untuk merepresentasikan diri sendiri.

Dengan meminjam terminologi dari Spi- vak (1988), masyarakat asli Papua dianggap sebagai bagian dari sub-altern atau masyarakat yang maijinal. Dengan demikian yang teijadi adalah proses speaking off atau standing for (Pitkan, 1972) di mana suara masyarakat asli Papua direpresentasikan orang lain. HaL ini berpotensi menimbulkan DIDIE sw manipulasi informasi.

Erosi nasionalisme
Dalam konteks yang lebih makro, Papua perlu diwacanakan melalui kepedulian dari masyarakat di seluruh Tanah Air. Yang teijadi sekarang, masyarakat luas cenderung terlalu permisif dalam melihat kondisi di Papua Sikap permisif biasanya bersumber dari tiga hal: sikap karena tidak tahu peta masalahnya dan sikap tidak mau tahu karena tidak terkait secara langsung dengan masalah di Papua Bisa jadi sikap yang permisif ini dikarenakan rasa "takut” distigma "membela Papua” yang sarat dengan narasi yang bernada separatis.

Jika merunut pada kerumitan sejarah terbentuknya "Indonesia dan semangat nasionalismenya” seperti digambarkan Elson (2008), bersatunya ribuan pulau, suku, dan etnis bukan lagi permasalahan geografis (geographic proximity) dan etnologis karena "persamaan” budaya dan bahasa, melainkan karena memang ada ’’kebutuhan”, baik itu secara politik, sosial, ekonomi, maupun budaya untuk bersatu. Papua telah menjadi bagian dari ’’sejarah” keindonesiaan meskipun baru bergabung secara resmi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada akhir I960-an.
Pentingnya Papua menjadi bagian dari NKRI pernah diutarakan Soekarno dalam otobiografinya (dalam Elson, 2008).

Soekarno mengatakan, ’’Irian Barat (Papua) bentuknya seperti daun kelor, tapi Irian Barat adalah bagian dari tubuh kita Apakah ada yang akan membiarkan salah satu anggota badannya diamputasi tanpa ada perjuangan untuk menolaknya? Apakah seorang akan menangis kesakitan kalau bagian terkecil dari jarinya dipotong?’

Pernyataan Soekarno tersebut membawa dua makna penting Pertama, Papua merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari NKRI. Kedua, makna kepedulian harus senantiasa ditunjukkan apabila salah satu bagian dari ’’saudara” kita dalam kesulitan. Tingkat kepedulian dari saudara sebangsa setanah air ini yang harus senantiasa bisa dirasakan masyarakat Papua Erosi nasionalisme dalam bentuk ’’miskin kepedulian” dari mayoritas warga negara Indonesia terhadap Papua adalah salah satu manifestasi dari permasalahan nation-building. Nation-building akan terbangun dengan kuat apabila ada kepedulian terhadap na- * sib ’’saudara” sebangsa yang lain. Kepedulian dapat ditunjukkan antara lain dengan mewacanakan dan menghargai prestasi yang positif di Papua, mengkritik secara konstruktif kekurangan di Papua, dan melakukan upaya ’’membangun Papua” melalui ide-ide dan aksi-aksi konkret yang akan membawa dampak langsung bagi upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di tanah Papua

’’Kekompakan” segala lapisan bangsa dalam membangun Papua akan bernilai positif di mata dunia internasional. Dengan demikian melalui upaya ini akan terbangun nasionalisme dalam pengertian luas sebagai sebuah ’’negara-bangsa” yang menekankan pada aspek persatuan dan kebersamaan dan menghindari tumbuhnya nasionalisme dalam arti sempit, eksklusif dan primordial seperti nasionalisme Papua Tumbuhnya nasionalisme yang eksklusif adalah suatu bentuk kegagalan nation-building. Peringatan HUT Ke-73 RI dapat dijadikan momentum bersejarah untuk memulai aksi nasional ’’membangun Papua” dengan semangat kebangsaan.

Vidhyandika D Perkasa
ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS

menu
menu