Sumber berita: KOMPAS. N0 67 THN-54 SELASA 04 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Sindonews.com

Parpol Mendukung KPU

Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Indonesia mendukung KPU RI konsekuen melarang caleg bekas napi korupsi dengan tidak memasukkan mereka dalam daftar.

 

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah partai politik mendukung Komisi Pemilihan Umum RI untuk tetap menggugurkan calon anggota legislatif bekas narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seks terhadap anak. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Indonesia meminta KPU RI tetap konsisten menggugurkan calon anggota legislatif (caleg) eks napi korupsi meskipun gugatan sengketa yang mereka ajukan dimenangkan oleh Badan Pengawas Pemilu di daerah.

Bawaslu memenangkan caleg DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Maksum Mannassa. Adapun dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ialah Ramadan Umasangaji, caleg untuk DPRD Kota Parepare.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/9/2018), mengatakan, sekalipun Bawaslu Mamuju memenangkan Maksum, DPP PKS memutuskan tidak memasukkannya dalam daftar bakal caleg PKS.

’’Iya, dicoret (nama Maksum). DPP sudah langsung memprosesnya dan meminta DPD PKS Mamuju untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.

Mardani mengatakan, sikap ini diambil karena PKS menghargai upaya yang ingin dicapai KPU melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupa- ten/kota. ”PKPU itu langkah maju menghasilkan pemilu berkualitas. PKPU itu juga seharusnya didukung karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa Dalam perjuangan melawan korupsi, sudah tepat melarang bekas napi maju di pemilu,” katanya.

PKPU No 20/2018 mengharuskan pimpinan partai di semua tingkatan menandatangani pakta integritas untuk tidak mengajukan bekas napi korupsi sebagai caleg. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengakui, partainya telah memerintahkan jajaran pengurus partai di daerah agar tidak mencalonkan bekas napi korupsi. Dia meminta KPU tetap konsisten dengan tidak memasukkan caleg Perindo di Parepare, Sulawesi Selatan, yang ternyata bekas napi korupsi. ’’Kami mendukung sikap KPU untuk tidak mengikuti putusan Bawaslu,” ujarnya

Mengundang keanehan
Putusan Bawaslu meloloskan bakal caleg bekas napi korupsi, disebut Rofiq, aneh. Pasalnya, sebelum masuk tahapan pendaftaran bakal caleg, Bawaslu meminta partai politik, termasuk Perindo, untuk tidak mencalonkan bakal caleg bekas napi. ’’Kalau sekarang Bawaslu meloloskan, mengundang keanehan,” ujarnya.

Terhadap hal ini, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate membantah ada bakal caleg Partai Nasdem bekas napi korupsi dan dimenangkan Bawaslu. ’’Tidak betul Abdul Salam, bakal caleg kami di Palopo, adalah bekas napi korupsi,” katanya

Dia pun kembali menegaskan komitmen partainya pada pakta integritas yang disyaratkan di PKPU No 20/2018. Untuk itu, dia berulang kali mengingatkan jajaran pengurus partainya, di pusat dan di daerah, untuk tidak melanggar pakta integritas itu.

Adapun berkait hal ini, parpol lain belum bersikap. ’’Putusannya, kan, baru keluar. Nanti tentu akan dibahas oleh partai,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ferry Juliantono.

Dari Gerindra ada M Taufik, bekas napi korupsi yang menjadi caleg untuk DPRD DKI Jakarta.

Meski demikian, dia berpandangan, PKPU No 20/2018 membuat bingung peserta pemilu karena larangan soal bekas napi korupsi tidak diatur dalam undang-undang pemilu. Jika kemudian ada peserta pemilu yang menggugatnya, itu menjadi hak dari mereka. Lagi pula seharusnya bekas napi korupsi tetap bisa maju dalam pemilu karena mereka sudah tuntas menjalani hukumannya.

Sementara Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily masih memeriksa apakah Saiful Talub Lami, bakal caleg Golkar untuk DPRD Kabupaten Tqjo Una-Una, termasuk bekas napi korupsi yang dimenangkan Bawaslu. Ace pun enggan menjawab saat ditanya sikap partai jika hal itu benar.

Mencari solusi
Agar perbedaan pendapat antara Bawaslu RI dan KPU RI tidak berlarut-larut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) optimis akan segera ada jalan keluar. Untuk itu, terlebih dulu diupayakan menyamakan persepsi di antara tiga penyelenggara pemilu mengenai desain kelembagaan pemilu serta kerangka hukum pemilu.

Hingga Senin kemarin sudah ada putusan Bawaslu di 16 daerah yang mengakomodasi bakal caleg anggota DPRD ataupun DPD dalam Pemilu 2019. Hal ini disebabkan pengawas pemilu menganggap keputusan KPU di daerah yang menyatakan bakal caleg bekas napi kasus korupsi tidak memenuhi syarat tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Ketua. DKPP Harjono mengatakan, forum tripartit pada Rabu besok diharapkan bisa muncul solusi atas persoalan pencalonan bekas napi korupsi yang bisa diterima bersama

”Ini akan didengarkan dalam pertemuan. Kalau mereka bertahan (posisi masing-masing), itu hak mereka Maka, kuncinya di MA Kalau kemudian muncul akan melakukan begini dan begini, berarti ada solusi sebelum di sana (MA),” kata Haijono.(APA/GAL)

 

menu
menu