Sumber berita: KOMPAS. N0 68 THN-54 RABU 05 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: PressReader

PAW Serentak Dilakukan

Menyusul ditahannya 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK, partai politik pun ramai ramai mengajukan pergantian antarwaktu.

MALANG, KOMPAS - Partai politik di Kota Malang, Jawa Timur, mulai ramai-ramai memproses pergantian antarwaktu anggotanya yang terlibat suap. Mereka sepakat bahwa komposisi DPRD Kota Malang tidak boleh kosong agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Pada Selasa (4/9/2018), perwakilan partai terlihat berdatangan ke kantor DPRD Kota Malang. Mereka ingin berkonsultasi dengan sekretariat Dewan terkait dengan prosedur pergantian antarwaktu (PAW) atau bahkan sudah menyerahkan berkas PAW.

Langkah ini dilakukan setelah 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tiga gelombang. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dengan nilai antara Rp 15 juta dan Rp 50 juta. Pemberian itu dilakukan guna memperlancar pembahasan APBD-P tahun 2015.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sard mengatakan, percepatan proses PAW terhadap anggota DPRD Kota Malang dari PPP dilakukan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini penting agar jalannya pemerintahan daerah tidak terganggu akibat absennya para anggota DPRD.

Menurut Arsul, pada umumnya kader PPP yang tertangkap dan jadi tersangka dalam kasus korupsi diberhentikan untuk sementara. Mereka diberhentikan secara tetap dan dicabut dari keanggotaan DPRD setelah resmi menjadi terdakwa

’’Tetapi, kasus Malang itu keadaannya luar biasa karena DPRD-nya menjadi seperti ’hilang’ sehingga kasus ini harus disikapi luar biasa pula PPP akan membicarakan percepatan proses PAW ini segera dengan Wali Kota Malang dan Gubernur Jatim,” kata Arsul.

Ketua DPC PPP Kota Malang Abdul Rozaq kemarin siang datang ke Kantor DPRD untuk mengurus PAW tiga anggotanya Ia berkonsultasi mengenai prosedur PAW dengan pihak sekretariat DPRD mengingat hingga saat ini ketiga anggota DPRD yang menjadi tersangka belum mengundurkan diri

’’Kami menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Apalagi, posisi ketiga anggota kami itu belum mengundurkan diri, tetapi partai sebenarnya bisa melakukan PAW.

Maka, kami ingin berkonsultasi mengenai prosedurnya,” kata Rozaq.

Serahkan berkas Sementara itu, Ketua DPC PDI-P Kota Malang I Made Rian kemarin langsung menyerahkan berkas pengajuan PAW dari empat anggotanya. Made berharap sekretariat Dewan pun segera bisa memproses pengajuan PAW tersebut.

’’Kami berharap posisi kosong untuk empat orang pertama akan segera diganti empat orang baru. Berikutnya akan kami proses lima anggota lagi. DPP sudah menginstruksikan melalui e-mail DPC untuk segera mengambil langkah-langkah taktis terkait kondisi ini. DPP menginginkan agar roda pemerintahan Kota Malang dan kedewanan tidak terganggu dengan ditahannya teman-teman,” katanya

Langkah percepatan PAW juga dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Abdurrahman, Pelaksana Tugas Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan proses PAW anggotanya ’’Tinggal menjalani proses administrasinya,” katanya. (DIA/AGE/IAN)

menu
menu