Sumber berita: KOMPAS, NO 023 THN 54, JUMAT 20 JULI 2018

Sumber foto: Kompas.id

PBB Naik, APBD Harus Optimal

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa wilayah DKI Jakarta tahun 2018 mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenaikan pajak ini perlu diimbangi dengan penggunaan anggaran yang optimal.

JAKARTA, KOMPAS - Kenaikan PBB hingga 100 persen teijadi apabila ada kenaikan tarif pada aset. Kenaikan nilai jual obyek pajak juga dihitung berdasarkan harga survei pasar dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Kenaikan PBB ini merupakan dampak dari kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) 2018 yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan NJOP Tahun 2018.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Faisal Syafruddin, Kamis (19/7/2018), mengatakan, kenaikan NJOP diberlakukan terutama di zona komersial.

Di Jagakarsa, misalnya, tumbuh dari sisi ekonomi. Ini ditandai dengan munculnya kluster baru di lahan kosong. Untuk itu, NJOP disesuaikan dengan nilai di daerah perbatasannya, contohnya Cilandak dan Pasar Minggu. ”Nah, itu kami survei berdasarkan harga pasar plus perkembangan ekonomi daerah. Jadi, jangan sampai orang yang punya tanah di situ, tanahnya dalam zona komersial, tetapi NJOP masih rendah. Kan, tidak fair, ya,” kata Faisal.

Penghitungan, menurut Faisal, menerapkan prinsip keadilan sehingga tak semua naik.

Citra Lestari (25), warga Jakarta, mengatakan, PBB kerabatnya di kawasan Jalan Prumpung Tengah, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, tahun ini naik menjadi sekitar Rp 4,3 juta per meter persegi untuk lahan 540 meter persegi. PBB tahun sebelumnya seldtar Rp 2 juta

Menurut Citra, kendati persentase kenaikan hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu
sekitar 100 persen, dari sisi nominal terasa lebih berat.

Keluhan serupa beredar di media sosial mengenai kenaikan PBB di Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang naik dari Rp 15,95 juta tahun 2017 menjadi Rp 32,98juta pada 2018.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, kenaikan NJOP sekitar 19,54 persen tak akan membebani sebagian besar warga Sebab, kenaikannya hanya dirasakan warga kelas atas yang memiliki bangunan dengan NJOP di atas Rp 1 miliar.

Saat ,ini, pemasukan daerah dari PBB DKI sekitar Rp 1,5 triliun atau 17,99 persen dari target Rp 8,5 triliun. Warga yang keberatan dengan PBB bisa mengajukan pengurangan yang akan dikabulkan dengan menilik kemampuan wajib pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kenaikan pajak harus diimbangi peningkatan belanja publik yang terlihat dari serapan belanja modal di APBD DKI. Alokasinya harus meningkatkan kesejahteraan warga, terutama yang berpenghasilan rendah.
Tahun ini total APBD Jakarta Rp 77,117 triliun.

Pajak reklame
Di Kota Bekasi, pajak reklame yang diterima Pemerintah Kota Bekasi pada triwulan III-2018 baru Rp 20 miliar. Sementara target penerimaan pajak reklame tahun ini Rp 89,5 miliar.

’’Kejanggalan seperti ini pun sudah teijadi pada tahun sebelumnya,” kata Wakil Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Wali Kota Bekasi 2013-2018 dan LKPJ Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 Maryadi, Kamis, seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi.

Pada 2017, pajak reklame yang diterima Rp 33 miliar, jauh di bawah target Rp 89 miliar.

Maryadi menambahkan, masih ada 11 catatan terhadap pertanggungjawaban yang telah dilaporkan pemerintah kota Sejumlah catatan tersebut terkait penerimaan pajak yang selanjutnya dialirkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafid, mengatakan, minggu depan, pihaknya akan memanggil semua instansi terkait dengan pemasangan reklame, mulai dari pemerintah kota hingga pengusaha pemasang reklame. Selain itu, pengecekan ulang di lapangan juga akan dilakukan.

Menurut Muin, pihaknya membutuhkan data, mulai dari identitas pengusaha, perizinan, hingga bukti pembayaran. ’’Jika terbukti ada pengusaha tidak membayar pajak, kami akan merekomendasikan agar mereka dilarang memasang reklame di seluruh Kota Bekasi. Tentunya juga harus membayar kewajiban yang belum dituntaskan.”

Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Zeno Bachtiar mengatakan, minimnya penerimaan pajak reklame salah satunya karena waktu perizinan belum habis. Pengusaha berkewajiban membayar setelah izin habis. Tahun ini, sejumlah izin reklame habis. Adapun reklame yang terpasang saat ini sekitar 8.000 unit. (KYR/IRE)

menu
menu