Sumber berita: INVESTOR DAILY, KAMIS 7 JUNI 2018

Sumber foto: INVESTOR DAILY, KAMIS 7 JUNI 2018

PDIP Pecat Bupati Purbalingga


JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan menegaskan partainya telah memecat Bupati Purbalingga, Jawa Tengah Tasdi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pemecatan seketika, itu sudah sejak dua tahun ini otomatis kami lakukan,” kataTrimedya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/6).
Dia mengatakan, PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Tasdi karena partainya meyakini kalau OTT dilakukan KPK maka sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk melakukannya.
Karena itu, Trimedya meyakini tidak ada yang lolos dari OTT sehingga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta dia agar tidak memberi bantuan hukum.
“Saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum diminta tidak memberi bantuan hukum kepada para kader di seluruh Indonesia baik legis
latif maupun eksekutif,” ujar Megawati.
Trimedya mengatakan, partainya selalu mengingatkan kepada para kadernya untuk tidak melakukan korupsi di jabatan eksekutif maupun legislatif.
Di sisi lain dia menilai harus ada sistem yang lebih baik agar tidak terjadi biaya politik yang mahal misalnya langkah KPU untuk menghambat adanya politik uang.
“Kalau ongkos politiknya terlalu tinggi ketika seorang mau menjadi bupati ataupun gubernur, dari mana lagi dia mencari dananya. Orang tentu menghabiskan puluhan ratusan miliar rupiah untuk itu,” katanya.
Dia menyarankan solusinya dana parpol yang ditingkatkan per- suara karena ongkos demokrasi di Indonesia terlalu mahal.
Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Purbalingga berjalan normal dan tidak terganggu penangkapan Bupati Tasdi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

dalam operasi tangkap tangan.
“Melalui Wakil Bupati dan Sekda Purbalingga, saya tekankan agar pemerintahan bisa dijamin beijalan lancar pelayanan masyarakat tidak terganggu,” katanya di Semarang, Rabu (6/6).
Heru menginstruksikan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi untuk segera melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah di kabupaten setempat. “Segera laksanakan rapat bersama OPD dan camat untuk memastikan pelayanan di Kabupaten Purbalingga tidak terganggu,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Terkait dengan penanganan hukum terhadap Bupati Tasdi, Heru menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Bupati Purbalingga periode 2016-2021 Tasdi bersama empat orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, (ant)

Penjurian Asuransi Terbaik
Ketua Dewan Juri Asuransi Terbaik 2018 Herds Simandjuntak (duduk kanan) bersama anggota juri (kiri-kanan) S. Budisuharto, Diah Sofiyanti, Primus Dorimulu, Ketut Sendra berfoto usai penjurian pertama Asuransi Terbaik 2018 di kantor Beritasatu Media Holdings di Beritasatu Plaza Jakarta, Rabu (6/6). Penganugerahan akan digelar pada bulan Juli 2018 di Jakarta.

menu
menu