Sumber berita: KOMPAS, NO 016 THN 54, JUMAT 13 JULI 2018

Sumber foto: Nasional Kompas

Pelanggar Pakta Integritas Akan Dibuka

KPU mempertimbangkan untuk mengumumkan nama partai politik yang mengajukan bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba ke publik.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum mempertimbangkan untuk mengumumkan partai politik yang tetap mencalonkan bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba, sebagai anggota legislatif kendati sudah menandatangani paikta integritas. Langkah ini didukung masyarakat sipil yang menilai publik berhak mengetahui parpol mana yang tidak konsisten menjalankan isi pakta integritas.

Pendaftaran calon anggota legislatif berlangsung hingga 17 Juli pukul 24.00. Hingga Kamis (12/7/2018) atau hari kesembilan sejak pendaftaran dibuka, belum ada parpol yang menyerahkan daftar calon anggota DPR ke Gedung KPU, Jakarta

Setelah pendaftaran, petugas akan memeriksa persyaratan pencalonan, termasuk pakta integritas untuk tidak mencalon- an bekas napi tiga jenis kejahatan. Jika syarat pencalonan lengkap, petugas KPU akan memverifikasi pemenuhan syarat setiap calon. Jika ditemukan ada calon yang merupakan bekas napi tiga jenis kejahatan tersebut, KPU akan mengembalikannya ke parpol untuk diganti dengan calon lainnya.

Anggota KPU, Ilham Saputra mengatakan, KPU masih perlu membahas terlebih dahulu apakah pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut cukup disampaikan kepada petugas penghubung parpol atau juga disampaikan kepada publik. Ini karena belum ada ketentuan
yang mengatur keharusan KPU di semua tingkatan mengumumkan pelanggaran pakta integritas secara terbuka.

’’Bisa saja itu kami lakukan. Nanti kami akan coba konfirmasi ke parpol kemudian juga dibahas di internal, apakah perlu disampaikan terbuka atau tidak,” kata Ilham.

Pakta integritas juga berisi kesanggupan parpol untuk dijatuhi sanksi administrasi. Sanksi itu berupa pembatalan pencalonan jika diketahui parpol melanggar ketentuan tersebut, baik pada saat pendaftaran, setelah penetapan daftar calon sementara, daftar calon tetap, maupun calon terpilih.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Per- ludem) Fadli Ramadhanil mendukung KPU mengumumkan parpol pelanggar pakta integritas. Pengumuman itu akan menjadi informasi penting bagi publik guna menilai parpol mana yang taat aturan dan bisa menjaga komitmen.

Dimatangkan
Hingga kini, partai-partai masih belum bisa menyelesaikan daftar calegnya. Selain karena faktor kehati-hatian dalam menempatkan calegnya, ada pula partai yang terkendala pemenuhan kuota calon perempuan.

Anggota Tim Seleksi dan Penetapan Caleg Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, tim saat ini masih mengidentifikasi berkas-berkas pendaftaran bakal caleg untuk menetapkan nomor urut setiap caleg. Proses ini tak mudah, bahkan kerap memunculkan persoalan internal partai.

Caleg tetap melihat nomor urut penting agar bisa terpilih, meski keterpilihan di pemilu didasarkan pada raihan suara terbanyak. Banyak caleg mengincar nomor urut satu, dua, atau nomor yang sama dengan nomor urut partai.

Sementara itu, standar dan kriteria penetapan nomor urut di partai tidak pasti. Terkadang menekankan pendekatan struktural atau senioritas, tetapi ada juga yang melihat faktor prestasi, dedikasi, dan loyalitas.

Hal itu kerap memunculkan ketidakpuasan. Sebanyak 10 perempuan caleg dari Golkar bahkan, disebut Hetifah, mundur akibat hal tersebut. Mundurnya bakal caleg ini pun berimbas pada pemenuhan kuota 30 persen caleg perempuan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang semula dijadwalkan menyerahkan daftar calon ke KPU kemarin urung melakukannya karena penyusunan daftar calon belum tuntas. ’’Tinggal penetapan dapil (daerah pemilihan) dan nomor urut bagi caleg saja yang rumit sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikannya,” ujar Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, penetapan dapil dan nomor urut telah selesai dilakukan di internal partainya (GAL/APA/AGE)

menu
menu