Sumber berita: KOMPAS, NO 035 THN 54, SELASA 01 AGUSTUS 2018

Sumber foto: ANTARA/SIGID KURNIAWAN | Ketua Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Pusat Zainal Anshori (kiri) meninggalkan ruangan seusai sidang pembacaan putusan pembubaran organisasi JAD di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (31/7/2018). Majelis hakim PN Jakarta Selatan memerintahkan organisasi JAD dibekukan dan denda Rp 5 juta serta menyatakannya sebagai organisasi terlarang karena mewadahi aksi terorisme yang berafiliasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Pelarangan Jadi Awal Pelemahan NIIS

JAKARTA, KOMPAS Penetapan kelompok teroris Jamaah Anshorut Daulah sebagai organisasi terlarang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjadi langkah awal pemerintah untuk memperlemah perkembangan jaringan Negara Islam di Irak dan Suriah di Indonesia. Putusan itu didasari keterlibatan JAD dalam seluruh kasus teror di Indonesia pada periode 2015-2017.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (31/7/2018), Ketua Majelis Hakim Aris Bawono Langgeng menilai Jamaah Anshorut Daulah (JAD) telah melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. JAD dinilai secara sah dan meyakinkan terlibat dalam seluruh aksi teror di Indonesia yang berafiliasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Majelis hakim merujuk pada putusan-putusan sebelumnya, terutama atas pemimpin JAD Zainal Anshori dan sejumlah anggota JAD, seperti Syaiful Mutakhit alias Abu Gar, Yadi Supriyadi alias Abu Akom, Joko Sugito, dan Iqbal Abdurrahman. Mereka terbukti bersalah terlibat dalam aksi terorisme.

Majelis hakim, kata Aris, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi JAD. Di antaranya, telah memberi keresahan dan ketakutan kepada masyarakat. ”Menyatakan membekukan organisasi JAD dan organisasi lain yang berafiliasi dengan NIIS dan menyatakan (JAD) sebagai organisasi terlarang,” ujar Aris.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda berupa pembayaran uang senilai Rp 5 juta kepada JAD yang dalam persidangan diwakili oleh pemimpinnya, Zainal. Menanggapi putusan itu, Zainal tidak mengajukan banding. Di akhir persidangan, dengan senyum, Zainal berbalik ke arah hadirin sidang itu dan meneriakkan, ”Takbir!”

Putusan itu menjadikan JAD sebagai kelompok teroris kedua yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi terlarang. Sebelumnya, pada 10 tahun lalu, PN Jaksel juga menjatuhkan vonis serupa kepada kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI).

Landasan formal

Kepala Divisi Humas Kepolisian Negara RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto memastikan, putusan PN Jaksel itu akan memudahkan kerja dan tugas tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri untuk memproses hukum setiap individu dan kelompok yang memiliki hubungan dengan JAD. Hal itu diatur dalam Pasal 12A UU Antiterorisme. ”Putusan itu lebih memudahkan kami untuk pemberantasan tindak pidana terorisme,” ujar Setyo.

Dihubungi terpisah, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail menilai, penetapan JAD sebagai organisasi terlarang memberi landasan formal bahwa wadah untuk mendukung NIIS telah ilegal di Indonesia. Selanjutnya, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah agar putusan itu dapat berdampak secara efektif dalam upaya penanggulangan terorisme.

Pertama, pemerintah harus mengajak masyarakat, terutama organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk lebih percaya diri menghadapi paham radikal yang disebarkan JAD. Kedua, aparat penegak hukum harus menindak tegas semua infrastruktur yang telah dibangun sel-sel JAD di seluruh Indonesia. Ketiga, pemerintah perlu merehabilitasi para pendukung dan simpatisan JAD yang tidak mendukung aksi kekerasan yang dilakukan kelompok itu.(SAN)

menu
menu