Sumber berita: KOMPAS, NO 006 THN 54, RABU 04 JULI 2018

Sumber foto: KOMPAS, Petugas pelayanan mengikuti simulasi pendaftaran permohonan perkara sengketa pilkada serentak 2018 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (3/7/2018). Pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2018 akan dimulai hari ini.

Pelarangan Melalui Pakta Integritas

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (3/7/2018) malam, akhirnya mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Pelarangan pencalonan bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

’’Kami sudah mengundangkan dan mengunggah PKPU itu. Ini semua demi demokrasi dan penyelenggaraan pemilu supaya tidak terganggu,” kata Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan pada Kementerian Hukum dan HAM Widodo Eka tjahjana.

Pengundangan PKPU ini hanya berselang sehari sebelum dimulainya pengajuan daftar calon anggota legislatif pada 4-17 Juli.

Sebelumnya, Kemenkumham tidak bersedia mengundangkan PKPU Pencalonan Legislatif lantaran dinilai tidak sesuai dengan UU Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada 30 Juni, KPU menetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif untuk menghadapi tahapan pengumuman pendaftaran Calon anggota legislatif pada 1-3 Juni. Namun, KPU tetap berkomunikasi dengan Kemenkumham untuk mengupayakan PKPU diundangkan. PKPU hasil sinkronisasi akhirnya diundangkan Kemenkumham setelah melalui diskusi intensif KPU, Kemenkumham, dan pakar hukum.

Ketua KPU Arief Budiman, di Gedung KPU, Jakarta, menuturkan, dari hasil pertemuan, KPU merumuskan PKPU agar diang gap sinkron dengan pandangan Kemenkumham, tetapi tetap berpegang pada tiga prinsip, yakni mantan napi tiga jenis kejahatan itu tidak dicalonkan, ketentuan itu masuk dalam PKPU, dan PKPU diundangkan. Menurut Arief, naskah PKPU hasil sinkronisasi itu secara substansi tidak berubah dari PKPU No 20/2018. Hanya ada perubahan tata letak pasal dan siapa yang mengeksekusi kebijakan itu.

Pasal 4 Ayat 3 PKPU hasil sinkronisasi menyebutkan bahwa seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Selain itu, Pasal 6 Ayat 1 Huruf e juga menyatakan, pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran berupa adanya bakal calon yang berstatus bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.
Menurut Arief, pakta integritas itu mpnjadi instrumen pelaksana PKPU yang bersifat mengikat. KPU berwenang mengeksekusi jika dilanggar.

Sejumlah elite politik tidak setuju dengan pemberlakuan pakta integritas dan menganggapnya tak mengikat. Alasannya, UU Pemilu tetap membolehkan eks napi korupsi menjadi caleg. ’’Pakta integritas itu tidak bisa mengikat karena di undang-undang kan, dibolehkan,” kata Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali. (AGE/BOW/REK/GAL)

menu
menu