Sumber berita: KOMPAS. N0 43 THN-54 KAMIS 09 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Tempo.co

Pelarangan Pencalonan Digugat ke DKPP

Proses penyusunan daftar caleg tidak akan terganggu meski pelarangan pencalonan bekas napi perkara korupsi dalam pemilu legislatif dibawa ke DKPP.

 

korupsi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD dipersoalkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum menyatakan, aduan dugaan pelanggaran kode etik itu tak akan memengaruhi penyusunan daftar calon sementara anggota DPR dan DPRD.

Dalam persidangan etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (8/8/2018), di Jakarta, majelis DKPP mendengar keterangan Cindelaras Yulianto selaku pengadu yang diwakili kuasa hukumnya, Reginaldo Sultan. DKPP juga mendengar jawaban dari ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang jadi teradu. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang jadi pihak terkait juga hadir di persidangan.

Reginaldo menuturkan, pengadu mempermasalahkan tata cara pengesahan dan pengundangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Menurut dia, KPU bersikeras mengundangkan PKPU itu serta memasukkan klausul pelarangan pencalonan bekas napi perkara korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.

Hal ini dinilai merugikan pengadu .yang pernah menjadi napi perkara korupsi dan berniat mencalonkan diri di Pemilu 2019.

Pengadu meminta majelis DKPP menyatakan para teradu, yakni Ketua KPU Arief Budiman serta enam anggota KPU, yakni Ilham Saputra, Hasyim As/ari, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting, dan Viryan Azis, melanggar etik.

Anggota KPU, Hasyim As/ari, dalam sidang menjelaskan mengenai alasan yuridis dan sosiologis di balik kebijakan KPU memasukkan klausul pelarangan parpol mencalonkan bekas napi perkara korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.

Soal landasan sosiologis, dia memberi contoh kasus mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Dirwan pernah dipidana, memenangi pemilihan bupati, tetapi lalu digugurkan Mahkamah Konstitusi. MK memerintahkan agar pilkada diulang dengan tidak menyertakan Dirwan Mahmud.

Belakangan, dia mengajukan uji materi ke MK, terutama terkait syarat pelarangan bekas napi untuk jadi calon di pilkada. Permohonan itu dikabulkan. ’’Belakangan, Dirwan Mahmud yang menjadi kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini fakta sosiologis. Orang yang membongkar konstruksi undang-undang menggunakannya untuk kejahatan lagi,” kata Hasyim.

Anggota majelis DKPP, Ida Budhiati, mendalami keterangan teradu mengenai tata cara pembentukan PKPU serta alasan KPU yang semula merumuskan pelarangan itu dalam syarat calon, lalu menggesernya menjadi syarat pencalonan. Ida juga menggali keterangan dari KPU mengenai apakah sanksi pelanggaran pakta integritas untuk tidak mencalonkan bekas napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak itu dijatuhkan ke parpol atau bakal calon.

Tidak berpengaruh
Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, sidang dtigaan pelanggaran kode etik ini tidak akan mengganggu proses penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2019. Setelah menyelesaikan verifikasi, pada 8-12 Agustus KPU akan menyusun serta menetapkan DPS pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Arief mengatakan, proses yang sudah berjalan tidak akan berubah.

’’Proses (sengketa) DKPP tak mengubah PKPU. Uji materi di Mahkamah Agung yang bisa mengubah PKPU,” kata Arief.

Dia juga menyayangkan permasalahan terhadap substansi dari PKPU Pencalonan Anggota Legislatif dibawa ke ruang etik. Menurut Arief, ketidaksetujuan terhadap PKPU diatur dalam UU bisa disalurkan melalui uji materi peraturan tersebut, bukan melalui laporan dugaan pelanggaran etik. (GAL)

 

menu
menu