Sumber berita: KOMPAS, NO 026 THN 54, SENIN 23 JULI 2018

Sumber foto: Nasional Kompas.com

Pembentukan DKN Tunggu Perpres

JAKARTA, KOMPAS - Rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional oleh Kemen- terian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo dalam bentuk peraturan presiden. Namun, rencana pembentukan DKN ini ditolak Komnas HAM.

Direktur Jenderal HAM Ke- menterian Hukum dan HAM Mualimin Abdi, di Jakarta, Minggu (22/7/2018), mengatakan, pihaknya masih menunggu perpres untuk segera menindaklanjuti pembentukan DKN. Sebab, hanya dengan perpres itu, harmonisasi antar kementerian dan lembaga dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM baru dapat tercapai "Kapannya (perpres dikeluarkan), kami tidak bisa tentukan. Semua keputusan di Presiden. Kami pada posisi menunggu,” ujar Mualimin.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan, pembentukan DKN menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pembentukan DKN sebagai salah satu instrumen penyelesaian konflik sosial nasional akan mengedepankan pendekatan non-yudisial, yakni musyawarah untuk mufakat (Kompas, 18 Juli 2018).

Mualimin menuturkan, berdasarkan rapat terakhir di kan- t tor Menko Polhukam pada 17 Juli lalu, dalam operasionalnya, DKN akan melibatkan kepala daerah, negarawan, dan para ahli sosial ataupun hukum. Mereka yang terlibat pun harus dipastikan terbebas dari unsur politik dan netral. Tang terlibat harus mereka yang memikirkan negara. Kalau tidak, negara kita akan terus dibayangi dosa masa lalu terus-menerus,” ujarnya.

Portal khusus
Tak hanya itu, sambil menunggu pembentukan DKN, pemerintah juga tengah membuat portal khusus yang memuat perkembangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Pembuatan portal khusus ini bertujuan untuk melaporkan kepada publik hasil perkem bangan koordinasi antara para pemangku kepentingan yang mengurus masalah ini, seperti Komisi Nasional HAM, Kemen- kumham, Jaksa Agung, Kepolisian Negara RI, TNI, dan Ke- menterian Dalam Negeri.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menolak usulan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui, jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Pembentukan DKN dinilai bukan merupakan agenda keadilan, tetapi politis sehingga jauh dari semangat reformasi.

"Harusnya Presiden Jokowi tertib, seperti yang diungkapkan kepada kami, kalau beliau mau menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dengan cara sesuai hukum,” ujarnya.

Bagi Komnas HAM, penuntasan kasus pelanggaran HAM harus tetap melalui jalur yudisial. Menurut Anam, Presiden perlu mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup pembentukan pengadilan ad hoc, skema pemulihan korban pelanggaran HAM, dan pelurusan sejarah. (BOW)

 

menu
menu