Sumber berita: REPUBLIKA, NO 143 THN 26, RABU 6 JUNI 2018

Sumber foto: REPUBLIKA, NO 143 THN 26, RABU 6 JUNI 2018

Pemda Diminta tak Mengeluh Bayar THR

  • RIZKY JARAMAYA,

IDEALISA MASYRAFINA

Daerah yang dananya terbatas bisa , membayar di bulan berikutnya.

JAKARTA — Wakil Presiden Ju- suf Kalla meminta pemerintah daerah (pemda) tidak mengeluhkan persoalan tunjangan hari raya (THR). Menurut Kalla, pemberian'THR ini merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah harus mandiri.

"Jadi, kalau semuanya pada mengeluh, ya, buat apa ada otonomi? Otonomi itu kan maknanya agar mereka itu bisa mandiri. Karena, kalau semua dari pusat, ini apa artinya otonomi?" kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa (5/6).

Menurut Wakil Presiden, jika pemda tidak memiliki kesanggupan untuk memberikan tambahan tunjangan kinerja (tukin), sebaiknya disampaikan secara jujur kepada pegawainya. Kalla menekankan, pemerintah pusat telah memberikan alokasi dana bagi daerah dengan jumlah cukup besar dibandingkan dengan nemerintah pusat.

Oleh karena itu, pemda diharapkan dapat mengelola anggarannya dengan cermat. Misalnya, pemda harus melakukan penghematan untuk alokasi perjalanan dinas sehingga dana tersebut dapat dialokasikan untuk membayar THR. "Daerah harus menghemat, jangan banyak perjalanan dinas, biaya rapat, atau biaya lain- lainnya, itu sudah bisa bayar THR. Kan tidak besar juga," ujar Kalla.

Wapres mengaku tidak khawatir ada penyelewengan anggaran jika alokasi THR diambil dari APBD. Menurut dia, DPRD juga akan memaklumi bahwa ada anggaran yang dialokasikan untuk pemberian THR. "Nanti pertanggungjawabannya dalam bentuk perhitungan anggaran," kata dia.

Kementerian Dalam Negeri (Ke- mendagri) mengklaim belum ada pemda yang menolak kenaikan jumlah pembayaran gaji ke-13 dan THR. Dirjen Bina Keuangan Daerah Ke- mendagri Syarifuddin menjelaskan, pada tahun ini memang ada besaran yang dinaikkan untuk pegawai negeri sipil (PNS), yakni tunjangan kinerja.

"Tidak ada yang menolak. Soal besaran memang ada satu item untuk PNS. Kalau dulu tidak termasuk tunjangan kinerja, sekarang ikut di dalamnya. Hanya itu," ujar Syarifuddin.

Penganggaran gaji ke-13 dan THR sudah diatur dalam Peraturan Men-

Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018.

Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 19 Tahun 2018 diperjelas lagi bahwa pembayaran kenaikan gaji ke-13 dan THR tersebut disesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing daerah. Apabila kondisi fiskal tidak memadai pada bulan ini, kekurangannya bisa dibayarkan pada bulan selanjutnya saat menerima dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.

"Bagi daerah yang ada keterbatasan kemampuan dana, maka boleh dibayar pada bulan berikutnya. Kan tidak dipaksakan bulan ini. DAU turun tiap bulan. Itu sudah diamanatkan dalam PP, sudah perintah," tutur Syarifuddin.

Untuk implementasinya, kata Syarifuddin, Kemendagri juga sudah membuatkan panduan untuk daerah bagaimana cara menyediakan anggarannya. Pertama, pemerintah daerah boleh menggunakan anggaran belanja tidak terduga. Kedua, apabila tidak cukup lagi maka dapat melakukan penjadwalan ulang kegiatan. Kemudian ketiga, menggunakan kas pemda yang tersedia.

Berdasarkan data Kemendagri, tercatat total APBD setiap tahunnya sekitar lebih dari RpT.100 triliun. Dengan perincian, dari dana alok

daerah sebesar lebih dari Rp 700 triliun, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) berjumlah sekitar Rp 400 triliun. Dari total APBD tersebut, APBD kabupaten/kota yakni sebesar Rp 700 triliun, sedangkan provinsi sekitar Rp 400 triliun.

Di Yogyakarta, Sekreataris Daerah Provinsi DIY Gatot Saptadi memastikan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS di lingkungan Pemda DIY dan DPRD DIY sudah tersedia dan sudah mencukupi. Namun, struktur pemberian THR dan gaji ke- 13 harus ditata. Tahun lalu, THR hanya terdiri atas gaji pokok, sedangkan tahun ini ditambah tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta ditambah tukin/TPP (tambahan penghasilan pegawai).

“Namun, anggaran tersebut tidak menggunakan dana tak terduga dan tidak mengganggu program pemerintah di DIY,” ujarnya.

Pemkab Sukabumi belum membayarkan THR para ASN-nya. Sebab, jika THR dibayarkan bersamaan dengan tunjangan kinerja, pemda masih harus memikirkan alokasi pendanaannya. “Jika THR indeksnya hanya'pada gaji pokok, pemkab sanggup,” ujar Bupati Sukabumi Marwan Hamami, Selasa (5/6). Namun, bila dibarengkan pembayaran tukin, pemkab harus memikirkan sumber dananya. ■ neni

menu
menu