Sumber berita: REPUBLIKA, NO 141 THN 26, SENIN 4 JUNI 2018

Sumber foto: REPUBLIKA, NO 141 THN 26, SENIN 4 JUNI 2018

Pemda Siap Bayarkan THR

  • MUHAMMAD NURSYAMSYI, MURSALINYASLAND

Pemerintah disarankan membuat reformasi sistem remunerasi nasional.

MATARAM - Sejumlah pemerintah daerah menyatakan siap membayarkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN).

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ahsanul Khalik mengatakan, alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sampai April 2018, kata dia, ASN Lombok Timur yang tercatat sebanyak 10.521 orang. “Pembayaran THR sebesar Rp 45,153 miliar, sedangkan pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp 45,061 miliar. Beda sedikit karena menyesuaikan dengan pola hitungan PMK,” ujar Ahsanul kepada Republika di Mataram, NTB, Ahad (3/6).

Ahsanul menyampaikan, THR akan dibayarkan pada pekan pertama Juni, sedangkan untuk gaji ke- 13 dibayarkan pada saat tahun ajaran baru. “Sesuai dengan niatan peruntukannya, untuk dijadikan sebagai biaya anak-anak para ASN yang masuk kembali ke sekolah.”

Menurut Ahsanul, dana untuk THR sudah disiapkan dan bisa dibayarkan mulai awal Juni. Kondisi serupa juga sedang diupayakan Pem- kab Lombok Timur terkait £aji ke- 13 karena sudah menjadi kebijakan pemerintah.

“Walaupun tentu ini memberatkan dari sisi penganggaran, akan tetapi prinsipnya dana itu pasti akan kembali lebih besar ke masyarakat Lombok Timur karena perputaran pembelajaannya nanti tentu lebih banyak di Lombok Timur,” kata dia.

Kesiapan serupa juga disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Pemprov Lampung Heriyansyah menegaskan, THR ASN mulai dibayarkan pada Senin (4/6), sedangkan gaji ke-13 ASN akari dibayarkan pada Juli mendatang. Menurut dia, meski pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan ke APBD, pemprov siap membayarkan tunjangan tersebut kepada I7 ribu ASN di lingkungan Pemprov Lampung.

 Heriyansyah menjelaskan, pembayaran THR ASN

merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PM- K) Nomor 54/PMK.05/2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, penerima tunjangan, dan pensiunan.

Pembayaran THR di awal Juni tertuang dalam pasal 15 yang berisikan THR yang bekeija pada pemerintah daerah, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota, dan anggota DPRD dibayarkan pada Juni.

Selanjutnya, di Pasal 3 Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2018, besaran THR yang diterima ASN adalah besaran penghasilan pada Mei 2018.

Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemprov Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan, unsur THR sama dengan tahun lalu. Hal yang membedakan adalah adanya tambahan tunjangan kineija (tukin).

Menurut Marindo, pagu anggaran yang disediakan untuk THR sebesar Rp 92,5 miliar yang terdiri atas tunjangan umum ditambah gaji pokok sebesar Rp 78 miliar serta tukin sebesar Rp 14,5 miliar. Untuk tunjangan umum, besarannya sama dengan gaji pokok ASN tersebut.


PENAHAN PASIR

Foto aerial dam Sabo(penahan pasir) di Kali Gendol, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, Ahad (3/6).

Pembangunan dam Sabo tersebut sebagai penahan luncuran material vulkanis dalam bentuk lahar hujan dan awan panas dari Gunung Merapi agar tidak meluap di pemukiman warga.

Adapun untuk tunjangan jabatan, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, untuk eselon Ila Rp 3,25 juta, eselon Ilb Rp 2,025 juta, eselon III Rp 1,260 juta, dan eselon Illb Rp 980 ribu.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Ja- weng menilai pemerintah perlu membuat reformasi sistem remunerasi nasional untuk menentukan gaji seluruh pegawai ASN. Selama ini, kata Robert, sistem gaji ASN antardaerah yang berbeda menjadi sumber kecemburuan sosial, ditambah lagi dengan adanya THR yang belum tentu dapat dipenuhi seluruh pemerintah daerah.

“Daerah yang mampu secara fiskal bisa membiayai gaji ASN mereka dan memberikan THR. Tapi, bagaimana dengan yang tidak mampu secara fiskal? Perlu ada sistein remunerasi nasional karena kan semuanya ASN RI,” ujar Robert. Saat Ini, pemberian gaji dibagikan berdasarkan daerah masing- masing. Padahal, tidak semua daerah mampu dalam hal keuangan untuk menggaji ASN mereka dengan layak. ■ idealisa masyrafina/sapto andika candra ed: eh ismail

menu
menu