Sumber berita: KOMPAS, NO 010 THN 54, SABTU 07 JULI 2018

Sumber foto: Wartakota - Tribunnews.com

Pemeriksaan Uji Materi PKPU Ditunda

MAHKAMAH AGUNG

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Agung menangguhkan pemeriksaan perkara uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD karena masih ada pengujian terhadap UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sesuai ketentuan, uji materi di MA baru bisa dilakukan jika undang-undang yang dijadikan batu uji tidak sedang dipersoalkan konstitusi- onalitasnya di MK.

Pelarangan bekas narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba menjadi calon anggota legislatif ditengarai paling banyak menjadi alasan PKPU tersebut diuji. Namun, hingga Jumat (6/7/2018), MA belum memproses permohonan uji materi PKPU tersebut.

’’Sudah banyak yang mau mendaftarkan uji materi ke MA soal ketentuan itu, tetapi beberapa ditarik kembali dan sebagian belum diproses karena masih ada pengujian UU Pemilu di MK,” kata Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Jumat, di Jakarta.

Ketentuan mengenai penangguhan pemeriksaan uji materi di MA jika UU yang dijadikan batu uji masih diperiksa di MK itu tertuang dalam putusan MK Nomor 74//PUU-X/2012. Saat ini, masih ada lima permohonan uji materi UU Pemilu di MK.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menilai, PKPU itu merupakan terobosan hukum untuk menghasilkan anggota legislatif yang bersih. Dengan ketentuan pakta integritas dalam PKPU No 20/2018, parpol didorong untuk mengusung kader yang bebas dari masalah hukum, terutama korupsi. Pakta integritas itu mengikat parpol agar mengajukan caleg yang lebih-berintegritas. (REK)

menu
menu