Sumber berita: KOMPAS. N0 41 THN-54 SELASA 07 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Change.org

Pemerintah Akan Suntikkan Dana

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menyuntikkan dana ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk menutupi defisit yang terjadi. Besarnya defisit akan ditentukan berdasarkan audit dan kajian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun ini sudah muncul ke permukaan sejak Februari. Hal ini terdeteksi dengan menumpuknya klaim tagihan dari rumah sakit di beberapa tempat.

Meski pemerintah menerapkan bauran kebijakan untuk mengatasi itu, defisit BPJS Kesehatan belum sepenuhnya teratasi. Itu mengganggu arus kas BPJS Kesehatan sehingga berisiko menghambat layanan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Untuk itu, Presiden Joko Widodo, Senin (6/8/2018), memimpin rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat itu dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Rapat berlangsung tertutup selama satu jam.

Fachmi menyatakan, pemerintah dan BPJS Kesehatan berupaya agar layanan jaminan kesehatan tak terhenti. Peningkatan premi iuran atau penurunan manfaat jaminan bukan pilihan yang diambil. “Opsinya ialah kita ke pemerintah. Kita cari dari mana menutup pembiayaan itu. Arahan Pak Presiden, karena teknis sifatnya, silakan Menko PMK pimpin rapat,” ujarnya.

Rapat koordinasi di Kementerian PMK akan digelar Kamis pekan ini untuk membahas, antara lain, hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang defisit pada BPJS Kesehatan. Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi berharap, solusinya bisa segera diputuskan.

Secara normatif, solusi untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan mencakup tiga hal, yakni penyesuaian iuran peserta, penyesuaian manfaat, dan bantuan dana pemerintah. “Saat ini yang diambil adalah bantuan dana dari pemerintah,” kata Irfan.

Sri Mulyani menegaskan, sebagian defisit akan ditutup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran dana untuk menutup defisit itu menanti kajian BPKP. “Sebagian akan kita tutup dari APBN. Nanti kita lihat karena hitungannya masih sangat goyang,” ungkapnya.

Defisit keuangan pada BPJS Kesehatan terjadi sejak program JKN-KIS diterapkan tahun 2014. Tahun ini, defisit diperkirakan Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun per bulan atau Rp 9,6 triliun sampai Rp 12 triliun setahun. Dampaknya, tunggakan klaim dari rumah sakit menumpuk. (LAS)

menu
menu