Sumber berita: KOMPAS, NO 026 THN 54, SENIN 23 JULI 2018

Sumber foto: Kompas.id

Pemerintah Diingatkan soal Akuntabilitas

SUBSIDI ENERGI

JAKARTA, KOMPAS - Rencana pemerintah menambah anggaran subsidi energi tahun ini tanpa melalui mekanisme APBN Perubahan dikhawatirkan menimbulkan masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Subsidi energi diusulkan ditambah dari Rp 94,5 triliun menjadi Rp 163,5 triliun. Berubahnya sejumlah asumsi makro jadi alasan perlunya penambahan itu.

Pengajar pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, tanpa mekanisme APBN Perubahan, pemerintah sama saja menempuh cara tak transparan dan akuntabel. Ia memaklumi cara itu (tidak melalui mekanisme APBN Perubahan) sebagai upaya menghindari defisit anggaran yang dapat memberi efek negatif bagi pasar.

’Namun, cepat atau lambat, pasar akan tahu bahwa cara-cara itu tidak transparan dan tidak akuntabel. Kekhawatiran yang lebih jauh adalah hal itu dapat menurunkan kepercayaan pasar kepada pemerintah,” kata Pri Agung saat dihubungi, Minggu (22/7/2018), di Jakarta

Pri Agung menambahkan, tanpa mekanisme APBN Perubahan pula, pemerintah dinilai mengabaikan persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. BBM jenis ini, kendati menurut pemerintah sudah tak disubsidi lagi, selisih harga jualnya ditanggung Pertamina selaku badan usaha Harga jual premium saat ini Rp 6.450 per liter, jauh di bawah harga keekono- mian sehingga menimbulkan beban fiskal bagi Pertamina

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Herman Khaeron berpendapat, rencana penambahan subsidi perlu payung hukum karena berdampak pada perubahan postur APBN 2018. Apalagi, seluruh perubahan anggaran harus mendapat persetujuan DPR. Ia sulit memahami seandainya pemerintah tidak menempuh mekanisme APBN Perubahan.

Dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran DPR, pekan lalu, pemerintah menyatakan, tambahan subsidi energi akan dialokasikan dari belanja non-ke- menterian dan lembaga Subsidi mendesak ditambah karena harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam asumsi makro berbeda dengan kondisi riil saat ini. Keputusan itu demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Dalam asumsi makro APBN 2018, nilai tukar rupiah Rp 13.400 per dollar AS dan harga minyak 48 dollar AS per barrel. Berdasarkan kurs referensi Bank Indonesia pada Jumat (20/7/2018), rupiah menyentuh Rp 14.520 per dollar AS. Adapun harga minyak mentah, menurut laman Bloomberg Minggu siang 68 dollar AS per barrel untuk jenis WTI dan 73 dollar AS per barrel untuk jenis Brent. (APO)

 

menu
menu