Sumber berita: KORAN SINDO, NO 4655 THN 32, KAMIS 7 JUNI 2018

Sumber foto: KORAN SINDO, NO 4655 THN 32, KAMIS 7 JUNI 2018

Pemerintah JaminTak Lemahkan KPK

JAKARTA - Pemerintah men- jamin revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) tidak melemahkan ke- wenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, hal yang dipergunjingkan dalam revisi KUHP itu adalah masuknya lima delik pidana khusus. Kelimadelikitu adalah korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat, dan pencucian uang.

“Nah, sangkaan orang, undang-undang (UU) khusus yang mengatur tindakan khusus itu mandul habis tidak berlaku, padahal tidak,” tandas Wiranto di Jakarta kemarin.

Menurut Wiranto, masuknya delik-delik pidana khusus ke dalam revisi KUHP itu sifatnya hanya melengkapi. Melengkapi pada saat dilaksa-

WIRANTO

Menko Polhukam

nakan konsolidasi hukum atau modifikasi dan integrasi hukum. Apa yang diatur adalah hal pokoknya saja. Untuk lex spetialis atau hukum yang bersifat khusus tetap masuk dalam UU yang sudah ada, termasuk UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Narkotika.

“Karena ini mengatur lex generalis, hanyahalpokoksaja. Tapi hal khusus atau lex spesialis -nya itu masuk pada UU yang sudah ada termasuk UU

Tipikor dan UU Narkotika, itu enggak habis. Jadi tidak dihapus, masih berlaku, badannya masih tetap, proses peradilan tetap, tidak diubah justru diperkuat karena ada lexge- neralis-nya di KUHP. Ini jangan dipelintir,” paparnya.

Wiranto juga meminta agar hal-hal tersebut jangan dipelintir sedemikian rupa sehingga membingungkan masyarakat. Dia mengaku heran ketika ada gerakan yang menolak pelemahan KPKdarirevisi KUHP. “Bahkanada upaya yangmeng- hentikan bagaimana perumusan ini diundangkan. Ya janganlah, KUHP ini peninggalan Belanda,” ujarnya.

Dalam waktu dekat Wiranto berencana mengundang para pemangku kepentingan yang terkait dengan revisi KUHP. Di antaranya KPK, Panja DPR, BNN, dan pihak-pihak lain untuk bersama-sama membicarakan hal tersebut. “Kita disku-
sikandengansatuketerbukaan, satu argumentasi hukum yang sahih sehingga tidak menjebak masyarakat dalam ketidaktahuan dan kesimpangsiuran,” tandasnya.

Sebelumnya Presiden Jo- ko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menerima surat dari KPK terkait revisi KUHP. Dia menegaskan bahwa KPK harus diperkuat. “Intinyakita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana,” tandasnya.

Terkaithal-halapasajayang akan diperkuat, Presiden belum menjelaskannya. Sebab saat ini masih dilakukan kajian yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam. “Setelah selesai, saya sampaikan. Tapi poin-poinnya secara detail saya belum bisa sampaikan karena memang baru kemarin saya terima,” paparnya.

* binti muf arida/ dita angga

 

menu
menu