Sumber berita: INVESTOR DAILY, RABU 6 JUNI 2018

Sumber foto: INVESTOR DAILY, RABU 6 JUNI 2018

Pemerintah Segera Bentuk Dewan Kerukunan Nasional

JAKARTA - Dewan Kerukunan Nasional (DKN) akan segera dibentuk oleh pemerintah. Dewan itu bertugas menyelesaikan berbagai konflik dalam masyarakat yang mengunakan pendekatan budaya dan adat.

“Ada 17 orang. Semua tokoh masyarakat,” kata mantan Ketua MK sekaligus Ketum ICMI Jimly Assiddiqie usai mengikuti rapat pembahasan DKN di Kemente- rian Polhukam, Jakarta, Selasa (5/6).

Rapat dipimpin Menko Polhukam Wiranto. Terlihat hadir mengikuti rapat mantan Menteri Kehakiman Muladi, dan Ketua Umum Walubi Siti Hartati Tjakra Murdaya.

Ia menjelaskan, DKN akan bersifat independen. Unsur pemerintah tidak akan masuk dalam 17 orang anggotanya.“Semua dari luar, mewakili semua agama,” ujar Ketua Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP) ini.

Dia menyampaikan para pemangku kepentingan dan pemerintah saat ini telah rampung menyusun kriteria konflik yang masuk dalam kategori skala nasional.

“Ini konsepnya sudah selesai, tinggal bagaimana nanti Presiden. Pak Menko kan akan laporkan ini ke Presiden Joko Widodo,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Muladi menambahkan keang- gotan DKN nantinya akan ditunjuk melalui Keppres dan akan dilantik oleh Presiden. Menurutnya, tugas DKN fokus ke konflik sosial, dalam meng

 

 
  

hadapi Pilkada, menghadapi Pilpres dan pemilhan legislatif dan konflik berskala nasional.

“Perannya dalam pencegahan, antisipasi, dan penyelesaian konflik sosial,” jelas Muladi.

Dia mengatakan, DKN akan menangani konflik sosial yang muncul menjelang pelaksanaan pemilu. “DKN fokusnya pada konflik sosial seperti saat menghadapi pilkada, pilpres, lalu pemilihan legislatif,” ujar Muladi.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro itu menambahkan kelak tugas DKN akan mencakup pencegahan dan antisipasi konflik. Adapula, penyelesaian konflik dan rehabilitasi terhadap pihak atau masyarakat yang sempat berseteru. Kendati demikian, lembaga itu hanya akan mengurusi konflik sosial berskala nasional. (bl)

 

menu
menu