Sumber berita: KOMPAS. N0 41 THN-54 SELASA 07 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Viva.co.id

Pemerintah Ubah Porsi Pembiayaan

Dengan mengurangi porsi pembiayaan, jumlah dan cakupan rumah subsidi diharapkan bertambah. PT Sarana Multigriya Finansial menyiapkan dana Rp 2 triliun.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana mengubah porsi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mulai 20 Agustus 2018. Perubahan itu diharapkan meningkatkan jumlah rumah subsidi yang bisa dibiayai .pemerintah dari 60.625 unit menjadi 70.000 unit tahun ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 436/KTPS/M/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembia- yaan Pemilikan Rumah Sejahtera, porsi pemerintah pada FLPP turun dari 90 persen menjadi 75 persen mulai 20 Agustus 2018. Sementara porsi bank pelaksana naik dari 10 persen menjadi 25 persen.

Dengan perubahan itu, jumlah rumah subsidi yang bisa dibiayai bertambah jadi 70.000 unit. Penyaluran FLPP per 31 Juli 2018 oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) tercatat 12.455 unit senilai Rp 1,43 triliun.
Tahun ini, PPDPP mengelola dana FLPP Rp 6,57 triliun. Dana itu berasal dari APBN 2018 sebesar Rp 2,18 triliun, sisa FLPP 2017 sebesar Rp 2,049 triliun, dan dana pengembalian pokok Rp 2,33 triliun.

Direktur Utama PPDPP Budi Hartono, Senin (6/8/2018), mengatakan, perubahan porsi itu akan ditindaklanjuti dengan perubahan perjanjian kerja sama operasional (PKO) antara PPDPP dan bank pelaksana. Jumlah bank pelaksana FLPP saat ini 40 bank. Namun, pemerintah masih memproses dua bank lain untuk bergabung, yakni Bank Tabungan Negara dan Bank Hana.

Menurut Budi, bank pelaksana FLPP mesti memenuhi porsi pembiayaan 25 persen akibat perubahan itu. Sumber dananya bisa dari dana perbankan sendiri atau dari sumber lain. Salah satu yang menawarkan pembiayaan sekunder itu adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

PilihanDirektur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo mengatakan, pihaknya menyiapkan dana sekitar Rp 2 triliun dengan bunga 4,45 persen. Dana itu bisa digunakan bank pelaksana FLPP untuk menambah porsi pembiayaannya Namun, sifat pemanfaatan dana itu pilihan bagi bank, bukan kewajiban.

’’Mekanisme pemanfaatan dana dari PT SMF, selain bank pelaksana melakukan adendum dengan PPDPP, dibuat perjanjian terpisah antara bank pelaksana dan PT SMF,” kata Heliantopo.

Menurut Heliantopo, secara umum semua bank pelaksana berminat memanfaatkan dana yang disediakan PT SMF. Namun, hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan bank yang akan memanfaatkannya Menurut rencana, perjanjian pemanfaatan dana tersebut akan dilaksanakan sebelum tanggal 20 Agustus 2018.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan, perubahan porsi itu tidak berdampak terhadap konsumen karena bunga kredit pemilikan rumah subsidi tetap 5 persen.

Pihaknya berharap pemerintah mengatasi masalah pembangunan rumah subsidi terkait ketersediaan lahan, kemudahan, perizinan, dan sertifikat tanah.

’’Akan lebih baik jika ada insentif kredit pemilikan lahan dan kredit konstruksi dengan bunga khusus bagi pengembang rumah subsidi,” kata Djumali. Tahun ini Apersi berencana membangun 130.000 unit rumah subsidi. (NAD)

 

menu
menu