Sumber berita: KOMPAS, NO 006 THN 54, RABU 04 JULI 2018

Sumber foto: Kompas, Sejumlah p'etugas Komisi Pemilihan Umum menata letak bendera partai peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (3/7/2018). Tahapan pendaftaran hingga penetapan caleg untuk Pemilu 2019 meliputi pengumuman pengajuan daftar calon 1-3 Juli 2018, pengajuan daftar calon 4-17 Juli 2018, serta verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon 5-18 Juli 2018.

Pemilu 2019 dan Ujian Demokrasi

Di tengah kesibukan elite politik menyiapkan Pemilu 2019, kemungkinan segregasi di masyarakat akibat beda pilihan mesti diperhatikan. Demokrasi Indonesia jangan sampai berjalan mundur.

Setelah pemilihan kepala daerah serentak 2018, fokus partai politik adalah menyiapkan Pemilu 2019. Selain menyusun daftar calon anggota legislatif yang hari ini dapat mulai didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, lobi politik juga makin diintensifkan untuk menyusun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diajukan pada Pemilu 2019.

Hasil Pilkada 2018 turut memengaruhi persiapan dan lobi partai dalam menghadapi Pemilu 2019. Hasil pemilihan gubernur (pilgub) di Jawa Barat dan Jawa Tengah, misalnya, membuat Partai Gerindra makin percaya diri untuk mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Ini terjadi karena pasangan calon yang mereka usung di dua provinsi tersebut mempunyai suara amat signifikan.

Dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, pasangan Sudra- jat-Ahmad Syaikhu yang diusung Gerindra bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat nasional (PAN) di Jabar berhasil mendapat 29,53 persen. Sementara pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah yang diusung Gerindra bersama PAN, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jateng, memperoleh 41,66 persen suara.

Dalam acara bincang Satu Meja di Kompas TV, Senin (2/7/2018), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Julian tono mengatakan, hasil positif di Jabar dan Jateng menunjukkan figur Prabowo masih memiliki pengaruh bagi masyarakat. ’’Selain itu, hal tersebut juga membuktikan bahwa di masyarakat ada gerakan perlawanan untuk mengganti presiden,” kata Ferry dalam acara yang dipandu Pemimpin Kedaksi Kompas Budiman Tanuredjo.

Hadir pula pembicara lain dalam acara itu, yakni Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah, serta Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Tingginya suara pasangan calon yang diusung koalisi Partai Gerindra di Pilgub Jabar dan Jateng ini juga tidak lepas dari keija bersama partai pengusung. Utamanya kampanye menggunakan tagar #2019GantiPresi- den yang digunakan di dua pekan terakhir kampanye.

Di sisi lain, Basarah menyatakan, PDI-P juga menyambut positif hasil Pilkada 2018 yang menurut mereka lebih baik dibandingkan dengan hasil Pilkada 2015 dan 2017. Dari 171 daerah yang menggelar Pilkada 2018, PDI-P menyebut, kepala daerah yang mereka usung menang di 90 daerah, termasuk di antaranya enam provinsi.

Hasil Pilkada 2018, menurut Basarah, juga menunjukkan keberhasilan Presiden Joko Widodo memainkan politik keseimbangan. Ini karena kemenangan merata yang didapatkan sejumlah parpol pendukung Jokowi. Dari 17 pemilihan gubernur, 15 pemilihan di antaranya dimenangi calon yang di usung parpol pendukung Jokokowi.

Namun, Hinca berpandangan, keberhasilan pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 tidak bisa diklaim oleh partai politik tertentu. Menurut dia, kemenangan dalam pilkada merupakan hasil kerja kolektif parpol pengusung calon kepala daerah.

’’Oleh karena itu, semua partai koalisi punya saham dalam kemenangan di pilkada. Jadi, tidak bisa hanya dikontekskan persaingan pilkada dengan persaingan Jokwi dan Prabowo," ujar Hinca.

Menurut Yunarto, persaingan pilkada tidak punya kaitan dengan pemilihan presiden (pil- pres). Ada dua variabel yang menentukan persaingan dalam pilpres, yaitu peluang calon serta negosiasi pembagian kekuasaan dan logistik kampanye.

Hasil dalam pilkada, lanjut Yunarto, juga tidak bisa menjadi patokan parpol untuk mengklaim keberhasilan peran mereka. Ini karena persaingan dalam pilkada itu didasari hasil koalisi banyak parpol yang mendukung satu calon kepala daerah. Namun, di satu sisi, keterikatan calon kepala daerah dengan parpol itu cenderung rendah. ”Ada faktor lain yang lebih menentukan dalam pilkada, di antaranya figur dan isu kelokalan,” katanya.

Tantangan
Di luar kemungkinan berulangnya kontestasi antara Jokowi dan Prabowo atau kemungkinan hadirnya tokoh baru dalam Pilpres 2019, sesungguhnya ada hal lain yang mesti diperhatikan. Hal tersebut adalah segregasi kelompok masyarakat yang terbagi antara pendukung Jokowi dan Prabowo, seperti pada Pemilu 2014. Dalam tataran tertentu, pemisahan itu terulang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Geoffrey Hartman, pakar Program Asia Tenggara di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Amerika Serikat, dalam artikelnya yang berjudul ’’Indonesia Presidential Politics Begins to Heat Up 18 Months before Elections (2017)”, memprediksi, isu yang pernah dipakai pada Pilpres 2014 akan tetap digunakan pada Pilpres 2019. ’’Persaingan itu sudah berimbas pada kestabilan kondisi domestik .Indonesia dan kebijakan luar negeri,” tulis Hartman.

Sementara itu, peneliti senior Asia Tenggara di Aspen Institute, Italia, Joshua Kurlantzick, melihat Pilpres 2019 sebagai ujian dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Menurut dia, yang ditulis dalam artikelnya, ’’Democracy will Worsen in 2019 and 2020”, figur pemimpin yang terpilih akan menentukan arah demokrasi Indonesia, yaitu bisa terus tumbuh membaik atau justru beijalan mundur.

Terkait hal tersebut, akhirnya, kedewasaan elite politik dan parpol serta rasionalitas para pemilih yang akan menentukan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Hal yang amat disayangkan jika agenda politik lima tahunan justru mendegradasi kualitas kehidupan demokrasi yang sudah memasuki dekade kedua.
(MUHAMMAD IKHSAN MAHAR)

menu
menu