Sumber berita: KOMPAS, NO 006 THN 54, SELASA 3 JULY 2018

Sumber foto: KOMPAS (Sejarah perjalanan Partai Golkar terpasang di salah satu sudut kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/7/2018).

PEMILU 2019: Penting untuk Usung Caleg Berintegritas

JAKARTA, KOMPAS - Seleksi terhadap calon anggota legislatif yang akan bertarung pada Pemilu 2019 mesti diperketat. Figur berintegritas dan memiliki rekam jejak yang bersih perlu diprioritaskan mengingat ada 77 anggota parlemen pusat dan daerah yang terjerat korupsi sepanjang 2014-2019.

Senin (2/7/2018), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga mengadili perkara dugaan korupsi yang melibatkan anggota legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Natalis Sinaga dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Rusliyanto, didakwa menerima suap hingga Rp 10,6 miliar dari Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, pemberian uang diduga berkaitan dengan persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait rencana pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 300 miliar. Uang itu diduga dibagi-bagi ke unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah.

Selain Natalis dan Rusliyanto, anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriono, juga menjalani persidangan terkait perkara dugaan suap untuk' memberikan persetujuan. Sebelumnya, KPK pun menetapkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan 19 anggota DPRD Kota Malang karena kasus yang sama.

Wakil Ketua KPK Saut Situ- morang mengatakan, memunculkan figur berintegritas butuh proses panjang. Upaya untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat dengan integritas teruji sebenarnya telah dilakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor hingga direvisi pada 2001, tetapi hal itu belum berdampak signifikan.

’’Yang perlu dipahami sekarang adalah mengenai kepantasan. Ada yang bilang jika semua calon tidak pernah korupsi, apakah ada jaminan akan bebas dari korupsi. Konflik semacam ini sebenarnya tidak perlu. Dengan memahami mengenai hukum kepantasan, tidak akan lagi ada perdebatan, apakah bekas koruptor bisa mencalonkan diri atau apakah yang integritasnya tidak teruji layak dipilih,” ucap Saut.

Ia menambahkan, perbaikan sistem dan kesadaran masyarakat perlu dilakukan beriringan sehingga mampu menimbulkan efek jera. KPK sudah mengimbau partai politik untuk berbenah dan memperbaiki sistem kaderisasi agar tidak mengusung calon yang bermasalah atau yang hanya kuat finansial, tetapi minim kemampuan bekeija dan independensinya. (IAN/E03)

 

menu
menu