Sumber berita: KOMPAS. N0 81 THN-54 RABU 19 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Kompas.id

Pencabutan Hak Politik Dioptimalkan

Sebagai salah satu cara untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, pencabutan hak politik terpidana korupsi dioptimalkan.

 

JAKARTA, KOMPAS - Sepanjang 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan tindak pidana korupsi mengoptimalkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, terutama terhadap kepala daerah dan wakil rakyat yang terbukti korupsi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas tinggi, bukan bekas koruptor.

Berdasarkan data KPK, ada 35 politisi dicabut hak politiknya pada 2013-2018. Dari jumlah tersebut, sepanjang tahun 2018, pengadilan tingkat pertama turut menjatuhkan vonis pencabutan hak politik 3 tahun hingga 4 tahun setelah selesai menjalani pidana penjaranya.

Jumlah ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya Putusan hakim mengabulkan tuntutan pencabutan hak politik yang dilakukan KPK berawal terhadap Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo tahun 2013.

Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/9/2018), menyampaikan, upaya pemberantasan korupsi harus beijalan bersama, bukan hanya tanggung jawab KPK atau hakim saat memutus perkara.

Masyarakat membutuhkan pemimpin dan wakil rakyat yang bebas dari masalah, terlebih lagi korupsi, agar pembangunan bisa terwujud.

’’Sesuai kewenangannya, dalam penuntutan terhadap kasus korupsi yang dilakukan politisi, tuntutan pencabutan hak politik akan lebih diperhatikan KPK. Tetapi, bukan hanya KPK saja. Saya meyakini masih banyak yang memiliki nurani bersih, ingin bangsa dan negara ini mempunyai pemerintahan yang bersih. Jadi, mari bersama- sama,” ujar Agus.

Perubahan undang-undang pemilu di legislatif bisa menjadi tolok ukur komitmen DPR terhadap pemberantasan korupsi. Di sisi lain, partai politik sudah diberi masukan untuk membenahi kaderisasi. Menurut Agus, pengajuan calon anggota legislatif dan calon pimpinan daerah bekas narapidana korupsi sangat tidak masuk akal.

’’Jika kaderisasi beijalan baik, pasti ada orang yang teruji secara integritasnya yang bisa diajukan. Apa iya, tidak ada orang sama sekali, ini jadi pertanyaan,” kata Agus.
Mengacu pada pertimbangan hakim dalam memutus berbagai perkara, kepentingan masyarakat untuk memperoleh pemimpin dan wakil rakyat yang baik lebih diutamakan daripada sekadar hak asasi politisi itu untuk dipilih kembali dalam jabatan publik.

Instrumen kuat
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, yang merupakan mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi, menyampaikan, pencabutan hak politik instrumen kuat saat ini agar masyarakat punya pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas.

’’Kemarin, dengan peraturan KPU Garang bekas narapidana korupsi jadi calon anggota legislatif), harapannya ada kesadaran tidak mencalonkan yang bermasalah meski hak politiknya tidak dicabut. Jadi, saat ini pencabutan hak politik akan lebih menjadi perhatian hingga pengadilan tertinggi,” kata Alexander.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz sepakat konsistensi pencabutan hak politik diperlukan. ’’Sudah waktunya bagi publik untuk mengenali rekam jejak para calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019 agar rakyat tidak memilih nama-nama yang pernah terbukti melakukan korupsi demi perbaikan legislatif ke depan,” ujar Donal. (LAN)

menu
menu