Sumber berita: KOMPAS. N0 41 THN-54 SELASA 07 AGUSTUS 2018

Sumber foto: ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA | Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/2). Sidang itu beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Antara/Muhammad Adimaja

Pencabutan Hak Politik Jadi Pilihan

JAKARTA, KOMPAS- Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap kepala daerah atau politisi yang terjerat tindak pidana korupsi kini selalu dimasukkan dalam tuntutan jaksa. Langkah ini sebagai upaya melindungi masyarakat agar tidak salah pilih, sekaligus menjadi seleksi alam bagi elite politik yang tidak berintegritas.

Kali ini, tuntutan yang diajukan untuk Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif juga memuat pidana tambahan ini mengacu pada Pasal 18 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Latif dituntut pencabutan hak politik selama lima tahun seusai menjalani hukuman pokoknya. Latif juga dituntut pidana 8 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

”Dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak memilih kembali calon pejabat publik yang pernah berperilaku koruptif serta memberikan waktu yang cukup kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri, maka dipandang perlu ada pencabutan hak politik terhadap terdakwa,” kata Jaksa KPK Fitroh Rohcahyanto, Senin (6/8/2018), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Latif, yang awalnya terjaring operasi tangkapan di kantornya, Kamis pagi, juga pernah menjadi terpidana korupsi. Pada 2006, ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara karena terlibat korupsi proyek pembangunan gedung sekolah baru SMA Negeri 1 Labuan Amas Utara senilai Rp 711,8 juta.

Dalam pertimbangannya, jaksa juga mengingatkan terpilihnya yang bersangkutan sebagai kepala daerah oleh rakyat karena ada harapan besar kepada Latif agar bisa memajukan pembangunan di daerahnya. ”Namun sebaliknya, terdakwa justru mencederai amanahnya dengan melakukan tindak pidana korupsi lagi, yaitu menerima suap dari kontraktor,” ujar Fitroh.

Selain perkara suap, Latif juga sedang menjalani penyidikan untuk perkara tindak pidana pencucian uang. Hal ini berkaitan juga dengan temuan tim di lapangan dan kenaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang signifikan. Pada 2004, Latif melaporkan harta kekayaannya Rp 6 miliar dan pada 2015 telah mencapai Rp 41 miliar. KPK juga menyita 16 mobil mewah Latif di rumahnya.

Kuasa hukum Latif, Mujahidin, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan pleidoi. (IAN)

menu
menu