Sumber berita: KOMPAS, NO 013 THN 54, SELASA 10 JULI 2018

Sumber foto: Kompas TV

PENCALONAN PRESIDEN: Ambang Batas Manipulasi Suara Pemilih

JAKARTA, KOMPAS -Mahkamah Konstitusi menyidangkan permohonan uji materi ketiga terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di dalam Undang-Undang Pemilu.

Kali ini, uji materi diajukan dengan alasan ketentuan ambung batas pencalonan presiden dinilui telah membohongi dun memanipulasi suara rakyat sehingga layak dibatalkan.

Lima pemohon tyi materi, yaitu Effendi Gazali, He/.a In dragiri Amriel, Ahmad Wali Radhi, Khoe Seng Seng, dan Usman, dalam sidang perdana Senin (9/7/2018), meminta MK membatalkan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelumnya, MK telah menyidangkan dua permohonan uji materi pasal yang sama yang diajukan oleh 12 akademisi dan aktivis'serta Nugroho Prasetyo, warga negara yang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin oleh hakim konstitusi Saldi Isra, Effendi Gazali mengatakan, apabila Pasal 222 UU Pemilu diterapkan Pemilu 2019, artinya telah teijadi manipulasi suara. Pasalnya, para pemohon tidak mendapatkan cukup informasi bahwa suara yang mereka berikan pada Pemilu 2014 itu sekaligus akan dijadikan patokan bagi ambang batas pencalonan presiden tahun 2019.

’’Pasal 222 ini membohongi warga negara dan memanipulasi hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR Tahun 2014. Karena sebelum hingga setelah selesainya seluruh warga negara memilih untuk Pemilu DPR tahun 2014, tidak pernah diberikan,informasi oleh siapa pun, terutama dari pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum), bahwa hasilnya akan dihitung sebagai bagian dari presidential threshold,” kata Effendi.

Adapun Pasal 222 UU No 7/2017 mengatur, pasangan ca- pres-cawapres diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pemohon mendalilkan permohonan mereka itu mengikuti logika putusan MK sebelumnya yang menyatakan presidential threshold merupakan kebijakan
hukum terbuka (open legal policy). Karena merupakan kebijakan terbuka, Effendi menilai pengaturan soal ambang batas itu boleh saja dilakukan, tetapi tidak untuk diterapkan dalam Pemilu 2019. Pasal 222 UU Pemilu itu baru bisa diterapkan pada Pemilu 2024, se- hub pada saat itu semua warga negara telah menerima informasi bahwasannya suara mereka untuk anggota DPR dalam Pemilu 2019 sekaligus dijadikan patokan bagi penetapan ambang batas pencalonan presiden.

Atas permohonan yang diajukan, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyarankan agar pemohon memperkuat argumentasi mengenai kerugian konstitusional yang diderita. Sebab, tiada kerugian konstitusional sama artinya dengan tiada kepentingan. Tiada kepentingan berarti tiada urusan dengan berlakunya suatu norma. Jika hal.itu tidak dipeijelas, kedudukan hukum para pemohon untuk mempersoalkan pasal tersebut lemah.

Permohonan Effendi Gazali ini merupakan permohonan keduanya Sebelumnya ia pernah mempersoalkan pasal yang sama yang kemudian dijawab dengan putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Melalui pu, tusan itu, MK menyatakan presidential threshold tidak bertentangan dengan konstitusi.
(REK)

menu
menu