Sumber berita: KOMPAS, NO 030 THN 54, JUMAT 27 JULI 2018

Sumber foto: KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Negara RI Brigadir JenderalM. Iqbal

Pencegahan Dapat Semakin Efektif

JAKARTA, KOMPAS – Langkah Kepolisian Negara RI mengajukan kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah ke pengadilan untuk dikategorikan sebagai organisasi terlarang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme. Jika pengajuan itu berhasil, setiap individu yang berhubungan dengan jaringan JAD akan bisa diproses hukum.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Mohammad Iqbal mengatakan, dakwaan JAD sebagai korporasi terlarang yang disampaikan jaksa pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018), merupakan hasil penilaian matang, termasuk juga sudah dikoordinasikan dengan tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Polri dan Kejaksaan Agung sepakat bahwa JAD berafiliasi dengan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang berada di balik berbagai aksi teror di Tanah Air dalam tiga tahun terakhir.

Kehadiran putusan pengadilan terkait korporasi terlarang bagi kelompok teroris dapat mencegah perkembangan sel-sel teroris. Namun, pemerintah harus jeli memperhatikan sel-sel kelompok teroris itu yang bisa berevolusi dengan berganti nama

Pasal 12A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur hukuman penjara maksimal 12 tahun bagi setiap individu yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris terlarang. Akan tetapi, untuk bisa menerapkan pasal itu, penegak hukum memerlukan putusan pengadilan terkait status suatu organisasi terlarang (Pasal 17 UU No 5/2018).

Menurut Iqbal, putusan pengadilan dibutuhkan karena selama ini penegak hukum belum memiliki dasar hukum kuat untuk menindak organisasi teroris. Alhasil, meskipun telah mengetahui keterkaitan setiap individu pada organisasi teroris tertentu, penindakan hukum dapat dilakukan setelah ada persiapan dan perencanaan aksi teror.

Dampak dari tuntutan kepada JAD di pengadilan, tambahnya, setiap individu yang terbukti berkaitan dengan jaringan dan terhubung dengan aksi teror yang dilakukan JAD bisa diproses hukum. Adapun JAD didirikan oleh terpidana mati, Aman Abdurrahman, pada 2015 di Malang, Jawa Timur.

Menurut pengamat terorisme, Al Chaidar, kehadiran putusan pengadilan terkait korporasi terlarang bagi kelompok teroris dapat mencegah perkembangan sel-sel teroris. Namun, pemerintah harus jeli memperhatikan sel-sel kelompok teroris itu yang bisa berevolusi dengan berganti nama. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta pengawasan secara berkala oleh pemerintah.

Sebagai contoh, setelah putusan pengadilan yang menetapkan Jemaah Islamiyah (JI) sebagai organisasi terlarang, pergerakan kelompok itu bisa diredam dengan menangkap setiap individu anggota JI. Akan tetapi, kini, sel-sel JI mulai membentuk kelompok baru bernama Neo JI yang bergerak di sejumlah wilayah di Jawa Timur.

menu
menu