Sumber berita: KOMPAS, NO 328 THN 53, SENIN 4 JUNI 2018

Sumber foto: KOMPAS, NO 328 THN 53, SENIN 4 JUNI 2018

Pendaftaran Calon Hakim Diperpanjang

JAKARTA, KOMPAS - Panitia seleksi hakim Mahkamah Konsli tusi memperpanjang masa pen daftaran hingga 7 Juni 2018. I lal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada para akademisi dan ahli dari berbagai institusi mendaftar mengikuti seleksi.

Pendaftaran calon hakim M K sebenarnya telah berakhir pada 31 Mei. Namun, panitia seleksi (pansel) memutuskan memperpanjang masa pendaftaran tersebut. Hingga batas akhir pada 31 Mei lalu masih banyak yang bertanya atau berniat mendaftarkan diri. Perpanjangan ini juga diharapkan bisa menjaring lebih banyak pendaftar untuk membuat seleksi yang lebih kompetitif dan sehat.

’’Kami memutuskan memperpanjang karena pada hari-hari terakhir pendaftaran masih banyak yang bertanya boleh atau tidaknya mendaftar. Akhirnya kami putuskan dibuka saja atau diperpanjang,” kata Harjono, Ke- 'tua Pansel Hakim MK, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Hingga Minggu, ada 16 pen-


Harjono daftar yang telah menyerahkan persyaratan seleksi hakim MK. Beberapa di antaranya nama-nama yang cukup dikenal publik, antara lain Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni’matul Huda, dan pengajar hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti.

Anggota pansel hakim MK, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, pansel memiliki waktu yang relatif pendek untuk melakukan seleksi. Oleh karena itu, perpanjangan masa pendaftaran itu tidak bisa terlalu lama. Pada 7

 

Juni paiisel akari mengumumkan calon yang memenuhi syarat ndminlslrutif,

’’Proses seleksi terpotong masa libur Lebaran yang relatif panjang sehingga seleksi tertulis kemungkinan dilakukan pada 20 Juni,” kata Zainal.

Integritas penting

Pengajar hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ka- lijaga, Yogyakarta, Hifdzil Alim, mengatakan, integritas menj&di hal terpenting bagi hakim. Integritas menjadi fondasi dan pertahanan idealisme hukumnya dalam memutus perkara.

’’Ketika integritasnya rusak, rusaklah semua putusannya,” katanya.

Oce Madril, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan, selain integritas dan kompetensi pribadi, hakim MK diharapkan prang yang memiliki perspektif dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan antikorupsi. ’’Hakim terpilih seharusnya memiliki perspektif yang memadai mengenai HAM dan antikorupsi,” ujarnya. (REK)

 

 

 

 

 

 

 

 

menu
menu