Sumber berita: KOMPAS, NO 013 THN 54, SELASA 10 JULI 2018

Sumber foto: PendaftaranOnline.Web.id

Pendaftaran Siswa Baru Sarat Manipulasi

Kuota siswa miskin dimanfaatkan oleh kalangan yang sebenarnya tidak miskin. Modusnya, mereka mengurus surat tidak mampu di kantor kelurahan desa.

 

JAKARTA, KOMPAS - Proses penerimaan siswa baru jenjang SMA/sederajat di sejumlah daerah diwarnai manipulasi data. Sebanyak 500 siswa yang sudah diterima sejumlah SMA di Jawa Tengah didiskualifikasi karena menyalahgunakan surat keterangan tidak mampu Dugaan serupa merebak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Balai Pengendalian Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan Prgvinsi Jawa Tengah Jasman Indratmo. Senin (9/7/2018), mengatakan, sesuai Peraturan Mendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), setiap sekolah mesti menerapkan sistem zonasi dan menerima minimal 20 persen siswa miskin dari total murid baru.

’’Setiap SMA setidaknya menerima peserta didik baru berkisar 400-500 siswa Artinya ada kuota sekitar 100 siswa miskin. Jadi, meski menggunakan sistem zonasi, SKTM menjadi momok bagi pihak sekolah karena banyak terjadi manipulasi,” ujarnya

Pada penerimaan siswa baru, ternyata kuota siswa miskin banyak dimanfaatkan oleh kalangan yang sebenarnya tidak miskin. Modusnya, mereka mengurus surat tidak mampu di kantor kelurahan.
Menurut dia, penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi dimulai 2018 dengan tujuan pemerataan kualitas sekolah. Tidak ada lagi dikotomi sekolah favorit dengan nonfavorit. Selain itu, persebaran siswa juga bisa merata.

Namun, dampaknya, persaingan masuk ke beberapa sekolah yang terlanjur dilabeli favorit menjadi semakin ketat. Sebagian orangtua akhirnya memaksakan anaknya masuk sekolah tersebut menggunakan SKTM meskipun mereka tergolong mampu.

Padahal, kuota yang tersedia di semua SMA se-Jawa Tengah lebih dari 113.325 siswa, sedangkan jumlah lulusan siswa SMP hanya 113.092 siswa Dari jumlah itu, siswa yang membawa SKTM sekitar 62.000 orang dan yang diterima sekitar 26.617 siswa Selebihnya masih dalam proses seleksi hingga 11 Juli.

Kepala SMA Negeri 5 Semarang Titi Priyatiningsih mengatakan, begitu ada kabar sistem zonasi diberlakukan, pihaknya telah melakukan sosialisasi pada siswa lulusan SMP yang berjum- lah 800 siswa di lingkungan sekolah. Saat proses PPDB di SMA Negeri 5 dibuka, terdapat 90 siswa membawa SKTM. Dari jumlah itu, 40 siswa terpaksa ditolak karena berdasarkan pengecekan ulang, keluarga mereka tergolong mampu.

’’Sekolah telah membentuk tim untuk mengecek langsung ke rumah dan kondisi orangtua sis
wa yang membawa SKTM. Pengecekan itu dilakukan satu per satu supaya panitia memperoleh data yang akurat mengenai kondisi siswa sebenarnya. Jangan sampai ada siswa bawa SKTM, tetapi ternyata di rumahnya ada mobil,” ujar Titi.

Manipulasi data
Di DIY, dugaan manipulasi data merupakan temuan Sekretariat Bersama Pos Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DIY. Forum ini merupakan gabungan sejumlah lembaga, yakni Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, Lembaga Ombudsman DIY, dan Forum Pemantau Independen (Forpi).

”Ada dugaan manipulasi data dan informasi dalam pendaftaran dengan SKTM (surat keterangan tidak mampu),” kata Kepala ORI Perwakilan DIY Budhi Masthuri kepada pers, Senin (9/7).

Proses PPDB untuk SMA/ SMK di DIY telah berlangsung pada 3-5 Juli lalu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, PPDB diikuti 69 SMA Negeri dan 46 SMK Negeri di DIY dengan total daya tampung 27.808 siswa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB, SMA/SMK Negeri wajib menerima peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dengan
jumlah paling sedikit 20 persen dari total peserta didik yang diterima Aturan ini menimbulkan persepsi bahwa calon siswa pemegang SKTM akan lebih mudah diterima di SMA/SMK Negeri.

Budhi menjelaskan, Sekretariat Bersama Pos Pengaduan PPDB DIY menerima sedikitnya tiga laporan tentang dugaan manipulasi data SKTM. Tiga laporan itu menyebut adanya calon siswa dari keluarga mampu yang mengikuti PPDB dengan menyertakan SKTM dan berhasil diterima di SMA Negeri di DIY. Dari tiga kasus itu, satu terjadi di Kabupaten Bantul, DIY, sementara dua kasus lainnya terjadi di Kota Yogyakarta.

Secara terpisah, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan, salah satu kendala dalam penerapan PPDB dengan sistem zonasi adalah ketika tidak semua wilayah/kecamatan memiliki sekolah. Akibatnya, masyarakat ha-' rus mencari sekolah di wilayah lain meski akhirnya harus tersingkir ke luar zonasi yang ditentukan. ’’Masalah itu ada, seperti di Kecamatan Bandung Kulon sampai saat ini tidak ada SMA negeri,” katanya

Komisioner Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Retno Lis- tyarti, menyatakan akan mempelajari data dan pengaduan yang masuk terkait kebijakan zonasi penerimaan siswa'baru. (WHO/HRS/SEM/ELN)

 

menu
menu