Sumber berita: KOMPAS. N0 74 THN-54 RABU 12 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Kompas.id

Penelusuran Data Pemilih Ganda Dikebut

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS — Penelusuran data pemilih pada Pemilu 2019 yang diduga ganda dikebut agar bisa tuntas sebelum rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil pencermatan di tingkat pusat pada 16 September. Badan Pengawas Pemilu menilai, banyaknya temuan data pemilih diduga ganda ini antara lain disebabkan masih adanya persoalan pada Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum.

Terkait penelusuran terhadap data pemilih ganda, Bawaslu, Senin (10/9/2018), menyerahkan hasil penelusuran sementara kepada KPU. Dari pencermatan terhadap data 91 juta pemilih di 285 kabupaten/kota, Bawaslu menemukan ada sekitar 1 juta pemilih yang terindikasi ganda. Persebarannya bervariasi di antara kabupaten/kota, dari belasan hingga puluhan ribu nama per daerah. Penelusuran masih dilakukan karena berdasarkan data KPU, ada sekitar 185 juta pemilih pada Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu, M Afifuddin, kemarin, mengatakan, data pemilih yang diduga ganda itu muncul setelah tim Bawaslu meneliti data pemilih dengan berbasis pada nomor induk ke- pendudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir pemilih. Dia mencontohkan, ada satu nama dengan NIK sama, tetapi terdaftar di empat alamat. Pada tiga alamat, ia terdaftar di TPS yang sama, sedangkan satu alamat lagi di TPS yang berbeda

’’Data seperti ini perlu dibersihkan. Ini perlu keterbukaan KPU. Data ini jika diperiksa dalam Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) selalu muncul satu nama tetapi dalam soft file muncul empat. Ini muncul dalam beberapa kasus,” kata Afifuddin.

Menurut dia, kegandaan data pemilih seharusnya sudah bisa dideteksi Sidalih. Temuan-temuan ini mengindikasikan masih ada persoalan dengan Sidalih yang disebabkan oleh keterbatasan Sidalih dalam memeriksa kegandaan lintas daerah.

Selain itu, dalam temuan pengawasan pada proses unggah data, di beberapa kesempatan daerah harus bergantian mengunggah. Pada saat mengunggah data, juga tidak ada notifikasi jika ada nama-nama yang tak berhasil diunggah sehingga harus diperiksa manual. Hal ini memungkinkan adanya kegandaan data pemilih.

’’Kami sempat minta pencermatan data ini dilakukan satu bulan. Jadi, ada 15 hari bagi kami dan 15 hari bagi KPU untuk menindaklanjuti Kalau seperti sekarang, agak tergopoh-gopoh waktunya,” ujar Afifuddin.

Anggota KPU, Viryan Azis mengatakan, KPU masih mempelajari data Bawaslu. Data itu akan dipecah-pecah untuk diteruskan ke KPU di kabupaten/kota Data itu masih mencakup 50 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) sehingga dengan menggunakan asumsi itu, dia memperkirakan masukan data pemilih diduga ganda akan beijumlah sekitar 2 juta pemilih.

Viryan mengaku belum sempat memeriksa karakteristik penyebab kegandaan data, tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini salah satunya disebabkan data kependudukan yang ganda.

Menurut dia, jajaran KPU di kabupaten/kota akan menindaklanjuti informasi, baik dari Bawaslu maupun partai politik. Dia menargetkan di tingkat kabupaten/kota, rapat pleno-OPT-ke pencermatan sudah bisa dilakukan pada 12-13 September, dilanjutkan rekapitulasi di provinsi pada 14 September, dan di tingkat pusat 16 September.

Bom waktu
Viryan pun mengingatkan, saat ini pemilu juga berhadapan dengan kondisi darurat KTP elektronik. Pada Pemilu 2019, penyusunan data pemilih harus berbasis pada KTP-el. Idealnya, rekam data dan distribusi KTP-el sudah selesai sebelum DPT ditetapkan. Namun, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, kata Viryan, hingga Agustus 2018 baru 182 juta warga sudah merekam data KTP-el. Jumlah itu masih jauh di bawah DPT yang mencapai 185 juta jiwa dan jauh di bawah daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), yakni 196 juta jiwa

’’Dari 196 juta itu, ada sekitar 2 juta yang berulang tahun di atas tanggal setelah penetapan DPT. Berarti ada 193 juta hingga 194 juta yang seharusnya sudah ada KTP-el. Dengan begitu, kita sedang ada bom walctu daftar pemilih khusus,” katanya. (GAL)

menu
menu