Sumber berita: KOMPAS. N0 47 THN-54 SENIN 13 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/ALIF ICHWAN | Perbaikan Daftar Calon Caleg di KPU – Petugas KPU melayani perwakilan partai politik yang berkonsultasi mengenai berkas pendaftaran calon anggota legislatif di Gedung KPU, Jakarta,Selasa (31/7/2018).

Penerapan Putusan Caleg Bekas Napi Korupsi Ditunda

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum memerintahkan penundaan penerapan putusan pengawas pemilu yang memerintahkan KPU daerah menerima dan memverifikasi berkas bakal bakal calon anggota DPRD dan DPD yang pernah menjadi napi korupsi. KPU juga menyurati Badan Pengawas Pemilu, meminta lembaga tersebut mengoreksi putusannya.

Sebelumnya, di Toraja Utara, Sulawesi Utara (Sulut), pengawas pemilu setempat memerintahkan KPU Toraja Utara menerima dan memverifikasi calon anggota DPRD bekas napi kasus korupsi. Di Aceh dan Sulut muncul keputusan serupa dari pengawas pemilu untuk bakal calon anggota DPD yang merupakan bekas napi kasus korupsi.

Merespons putusan itu, KPU mengirim surat ke KPU Provinsi Sulut, KPU Sulawesi Selatan, dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Sabtu (11/8/2018). Surat itu dikeluarkan sehari sebelum KPU mengumumkan daftar calon sementara anggota DPR.

Dalam salinan surat yang diterima Kompas, KPU menjelaskan bahwa KPU tengah meminta penjelasan Bawaslu atas pertimbangan hukum putusan Panwaslih Aceh. Hal ini karena Peraturan KPU (PKPU) Nomor 21 Tahun 2018 yang menjadi basis pencalonan anggota DPD masih berlaku karena belum ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap yang menyatakan PKPU bertentangan dengan UU No 7/2017 tentang Pemilu.

KPU mengirim surat ke KPU di daerah, memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan pengawas pemilu tersebut

Adapun dalam PKPU itu diatur syarat anggota DPD bukan merupakan bekas napi kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba. Pada poin kedua surat, KPU juga mengatakan, sambil menunggu koreksi atas putusan tersebut dan penjelasan resmi Bawaslu, KIP Aceh diminta untuk menunda putusan Panwaslih Aceh. Arahan yang hampir serupa disampaikan juga dalam surat ke KPU Sulsel dan Sulut.

Anggota KPU, Wahyu Setiawan, saat dihubungi, Sabtu, membenarkan KPU mengirim surat ke KPU di daerah, memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan pengawas pemilu tersebut. KPU, kata Wahyu, pada saat yang sama juga mengirim surat ke Bawaslu, meminta institusi itu mengoreksi tiga putusan terkait pencalonan bekas napi kasus korupsi. KPU berpandangan, keputusan KPU di tiga daerah, yang menyatakan bakal calon bekas napi korupsi tidak memenuhi syarat, sudah sesuai dengan peraturan KPU.

”Semangat Bawaslu dan KPU sama. Bawaslu juga sudah berkeliling, bertemu dengan semua parpol untuk menandatangani pakta integritas tak mencalonkan bekas napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba. Semangat sama, tetapi terbukti imbauan tak efektif karena masih ada beberapa parpol mencalonkan napi korupsi,” ujarnya.

Secara terpisah, anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengaku belum menerima surat dari KPU. Menurut dia, jika surat sudah diterima, Bawaslu akan membahasnya pada rapat pleno. Namun, dia mengingatkan, putusan pengawas pemilu bukan rekomendasi, melainkan keputusan majelis persidangan. Keputusan itu harus dijalankan tiga hari.

Hadar Nafis Gumay, pendiri Jaringan untuk Demokrasi dan Pemilu Berintegritas, mengatakan, pada Senin atau Selasa, koalisi masyarakat sipil akan menemui pimpinan KPU dan Bawaslu untuk memberikan masukan terkait putusan Panwas pemilu di tiga daerah. Menurut Hadar, putusan tersebut tidak tepat sehingga masyarakat sipil akan mendorong Bawaslu mengoreksi putusan itu.

”Kalau tidak, akan terus begini dan bisa saja terobosan KPU yang tak diatur di UU jadi gagal,” kata Hadar.

Menurut anggota KPU, Ilham Saputra, saat calon presiden dan wakil presiden menjalani cek kesehatan, KPU meneliti keabsahan dokumen pendaftaran yang diserahkan saat kedua pasangan calon mendaftar. Dinilainya, masih ada beberapa syarat calon yang perlu diperbaiki.

menu
menu