Sumber berita: KOMPAS, NO 033 THN 54, SENIN 30 JULI 2018

Sumber foto: Metrotvnews.com

Penerapan Sistem Zonasi Tak Seragam

Pemerintah telah membuat aturan soal zonasi dalam penerimaan siswa baru. Namun, pelaksanaannya di daerah bisa berbeda beda.

 

JAKARTA, KOMPAS - Kisruh dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri selain karena keterbatasan kuota di sekolah negeri, juga karena ada perbedaan persepsi soal penentuan zonasi dan prestasi dalam seleksi calon siswa baru. Karena ktiota sekolah negeri terbatas, selain mengedepankan aspek zonasi, penerimaan peserta didik baru juga tetap memakai aspek surat keterangan tanda miskin dan nilai hasil ujian nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru menyatakan, kuota 90 persen untuk siswa dalam zonasi, 5 persen prestasi, dan 5 persen untuk siswa pindahan. Untuk jenjang SD, diutamakan usia baru jarak. Untuk SMP dan SMA diutamakan jarak, baru nilai UN dan prestasi. Di SMK tidak ditetapkan zonasi karena karakteristik pendidikan yang berbeda sesuai minat dan potensi siswa.

Pemerintah Kota Depok, misalnya, menerapkan sistem 20 persen untuk siswa miskin di dalam zona,, 70 persen untuk siswa dalam-zona yang memiliki nilai ujian sekolah sesuai standar minimal tiap-tiap SMP negeri, dan sisanya untuk siswa dari luar wilayah Depok. "Prioritas pertama tetap anak-anak miskin di sekitar sekolah. Setelah kuota mereka terpenuhi, baru dibuka untuk anak-anak dari dalam zona,” kata Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Depok Mulyadi ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (29/7/2018).

Dia mengatakan, di Depok terdapat 32.000 lulusan SD yang akan melanjutkan ke SMP pada tahun ajaran 2018/2019. Kuota untuk SMP negeri hanya 8.000 kursi, sedangkan di SMP swasta terdapat 18.000 kursi.

"Depok memiliki penduduk yang cukup padat. Dalam radius 400 meter hingga 500 meter saja kuota zonasi di SMP negeri sudah terpenuhi,” kata Mulyadi.

Hal serupa juga diterapkan di tingkat SMA. Sihol Pardamean, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 11 Depok, mengatakan, kuota siswa baru di sekolahnya hanya 180 kursi.
Setengahnya sudah terpenuhi oleh siswa yang tinggal 200-300 meter di sekitar sekolah. "Kuota 20 persen untuk siswa miskin dalam zonasi diterapkan karena jumlah penduduk miskin di sekitar sekolah banyak,” katanya.

Setelah itu, sisa 70 persen mengutamakan calon siswa baru dari wilayah zonasi. Mulyadi mengatakan, SMAN 11 Depok merupakan satu-satunya SMA negeri di Kecamatan Beji yang merupakan pusat Kota Depok. Hal ini membuat peminat sekolah tersebut tinggi.

Persebaran sekolah yang tidak merata juga dijumpai di daerah lain. Kecamatan Medan Peiju- angan, Kota Medan, Sumatera Utara, misalnya, terdata 11.270 siswa lulus SD. Akan tetapi, di wilayah tersebut tidak ada SMP negeri. Pendidikan SMP dilayani 17 SMP swasta. Mengacu sistem zonasi, siswa dari daerah ini kalah dekat dengan siswa yang di daerahnya ada sekolah negeri.

Hal serupa juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sep- tiana Dewi, orangtua siswa dari DIY, mengatakan, anaknya tidak bisa diterima di sekolah negeri, bahkan di enam sekolah negeri sekitar rumahnya, karena "kalah dekat” dibanding calon siswa lain. Padahal, sekolah negeri yang ada sekitar 1,5 kilometer dari rumahnya. Hasil nilai UN anaknya juga terbilang tinggi.

Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy, mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat anak-anak mereka tak diterima di sekolah negeri. Menurut dia, ada ketidakadilan pemda dalam menyediakan sekolah negeri bagi masyarakat. (DNE/ELN)

menu
menu