Sumber berita: KOMPAS, NO 013 THN 54, SELASA 10 JULI 2018

Sumber foto: Tempo.co

Pengajuan Sengketa Terus Bertambah

Hingga Senin (9/7/2018), ada 25 permohonan sengketa hasil pilkada yang masuk ke M K. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah.

JAKARTA, KOMPAS - Pendaftar permohonan hasil sengketa Pilkada 2018 terus bertambah. Dalam pemeriksaan permohonan sengketa tersebut, Mahkamah Konstitusi akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sejak awal pemeriksaan.

KPU dan Bawaslu juga diberi kesempatan menjawab dan menanggapi permohonan sengketa pilkada. Mereka diberi waktu dua hari sejak sidang perdana gugatan sengketa pilkada untuk memberikan tanggapan tertulis.

"KPU dan Bawaslu diundang supaya sedari awal mengetahui apa yang dipersoalkan pemohon. Dulu, MK meminta keterangan tertulis Bawaslu hanya jika diperlukan. Namun, sekarang, keterangan itu dimintakan baik kepada KPU maupun Bawaslu,” kata Fajar Laksono Socroso, Juru Bicara MK, Senin (9/7/2018) di Jakarta.

Jika suatu perkara dinilai memenuhi syarat untuk diteruskan, KPU dan Bawaslu bisa dihadirkan kembali dan berpendapat secara lisan di dalam sidang. Majelis akan menentukan apakah perkara itu layak atau tidak diteruskan dengan melihat kedudukan hukum pemohon, apakah permohonan itu memenuhi tenggat pengajuan, obyek sengketa adalah SK KPU, dan apakah permohonan itu memenuhi ambang batas selisih suara.

”MK tidak semata mengacu pada UU Pilkada yang mengatur soal selisih suara,” ujarnya.
Dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada disebutkan, untuk mengajukan sengketa ke MK, pemohon harus memenuhi syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara berkisar 0,5-2 persen, tergantung jumlah penduduk di daerah tersebut.

Hingga semalam, tercatat ada 25 permohonan sengketa hasil pilkada. Padahal, pada Sabtu pekan lalu, baru ada sembilan permohonan sengketa yang didaftarkan ke MK.

Pemohon yang tercatat berasal dari sembilan kota, yakni Madiun, Gorontalo, Tegal, Cirebon, Bekasi, Serang, Padang Panjang, Subulussalam, Parepare; serta 15 kabupaten, yaitu Bangkalan (dua permohonan), Bolang Mongon- dow, Biak Numfor, Pulau Pisang, Rote Ndau, Pinrang, Banyuasin, Tapanuli Utara, Kerinci, Sinjai, Donggala, Cirebon, Manggarai Timur, dan Bantaeng.

Pendaftar permohonan diperkirakan akan terus bertambah hingga batas akhir pendaftaran 11 Juli 2018. Namun, batas akhir itu bersifat fleksibel jika ternyata masih ada KPU yang menetapkan hasil melebihi batas akhir pendaftaran itu. ”MK menyesuaikan dengan penetapan KPU. Yang pasti, pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK dalam waktu tiga hari kerja sejak penetapan hasil perolehan suara oleh KPU di daerah masing-masing,” kata Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah.

Dikumpulkan
Guna menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan pilkada serentak 2018 di MK, pekan ini, KPU akan mengumpulkan KPU daerah-daerah yang berpotensi menghadapi sengketa. KPU akan mempelajari persoalan yang dipermasalahkan para pihak, sekaligus membuat pemetaan persoalan.

Anggota KPU, Hasyim As/ari, menuturkan, untuk menghadapi sengketa, KPU pada 11 Juli ini akan mengumpulkan KPU daerah yang berpotensi menghadapi sengketa di MK. Menurut dia, pihaknya akan mengonsolidasikan jajaran KPUD, sekaligus mempelajari persoalan yang dipermasalahkan para pemohon, kemudian memetakan persoalan sekaligus mempersiapkan strategi untuk menghadapi pokok permohonan.

Sementara itu, anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan, ada proses yang sedikit berbeda pada sengketa perselisihan hasil perolehan suara di MK tahun ini jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kali ini, setelah sidang pemeriksaan pertama, paling lambat dua hari, KPU dan Bawaslu harus memberikan keterangan di MK.

Menurut dia, Bawaslu sudah dalam proses mengundangkan Peraturan Bawaslu tentang Pemberian Keterangan di MK. ’’Pekan ini kami akan memanggil pengawas pemilu di daerah yang berpotensi menghadapi sengketa untuk mendalami pemberian keterangan,” katanya.

Menurut Fritz, Bawaslu akan menjelaskan hasil pengawasan menjelang hari pemungutan suara, apakah ada laporan yang muncul, kemudian apakah laporan tersebut ditindaklanjuti. Selain itu, Bawaslu juga akan menjelaskan hasil pengawasan secara keseluruhan, apakah selama tahapan pilkada ada permasalahan, misalnya terkait daftar pemilih atau logistik. (GAL/REK)

 

menu
menu