Sumber berita: KOMPAS. N0 62 THN-54 KAMIS 30 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Tribunnews

Pengawas dari Bawaslu Bisa Jadi Solusi

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah partai politik siap memercayakan pengawalan suara saat pemungutan dan penghitungan suara kepada saksi yang disediakan Badan Pengawas Pemilu. Harapannya, biaya politik yang dikeluarkan untuk membayar insentif saksi dapat ditekan. Namun, pengawas dari Bawaslu tersebut diharapkan benar-benar independen dan berkapasitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, Bawaslu ditugaskan menyediakan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) yang dibentuk paling lambat 23 hari sebelum pemungutan suara. Setiap TPS akan dipantau oleh satu pengawas. Ini berbeda dari Pemilu 2014 ketika pengawas Bawaslu hanya ada beberapa orang di tiap desa atau kelurahan.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018), mengatakan, jika Bawaslu punya persiapan matang dalam merekrut dan melatih pengawas pemilu, kelak partai tidak perlu lagi menurunkan saksi. Hal ini dapat membantu menekan biaya saksi.

’’Saya kira ke depan sebaiknya begitu saja kalau mau efisiensi. Sebab, urusan saksi ini memang agak memusingkan,” kata Priyo.

Sebelumnya, dana saksi pada Pemilu 2019 diprediksi akan membengkak. Berdasarkan data hasil penetapan terakhir oleh KPU, jumlah TPS adalah 801.291 TPS, naik dibandingkan 544.494 TPS pada Pemilu Legislatif 2014. Jika setiap partai menyiapkan satu saksi di semua TPS dan setiap saksi mendapat honor Rp 100.000, dibutuhkan Rp 80,1 miliar untuk saksi dalam Pemilu 2019 (Kompas, 29/8).

Meski demikian, lanjut Priyo, kapasitas, integritas, dan profesionalitas pengawas dari Bawaslu menjadi aspek terpenting yang harus dipenuhi. Hal itu agar partai politik dapat memercayakan sepenuhnya nasib perolehan suaranya dalam pemilu legislatif kepada pengawas Bawaslu.

Rumit di implementasi
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafi- roh, mengatakan, ide satu TPS satu pengawas Bawaslu itu baik secara konseptual, tetapi implementasinya rumit. Sebab, pengawas Bawaslu harus mengawasi banyak aspek dalam pemungutan dan penghitungan suara sehingga dikhawatirkan tak optimal memantau perolehan. suara partai.

Oleh karena itu, ujarnya, PKB tetap menyediakan saksi yang dapat lebih fokus mengawasi perolehan suara partai. Pasalnya, pertarungan 2019 diprediksi akan lebih sengit karena ambang batas parlemen y^ng naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen perolehan suara sah nasional. Ini membuat potensi kecurangan dan pencurian suara akan lebih besar dan tidak hanya antarcaleg dari partai berbeda, tetapi juga dari partai yang sama. ’’Jadi, bukannya kami tidak percaya kepada Bawaslu, tetapi di lapangan, situasinya sangat kompleks, sangat sulit,” kata Wafiroh.

Ia mengatakan, partai tidak masalah mengeluarkan uang untuk mengamankan perolehan suara meskipun biayanya akan jauh lebih mahal. Honor per saksi akan naik pada 2019. Seorang saksi minimal mendapat honor Rp 200.000 karena pemungutan dan penghitungan suara di pemilu serentak akan lebih panjang.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Mar- linawati. Menurut dia, kerumitan di lapangan tidak bisa hanya ditangani oleh pengawas dari Bawaslu. Oleh karena itu, PPP tetap menyiapksan saksi. Saat ini, PPP sedang merekrut para saksi itu. ’’Penambahan TPS dan dana saksi yang besar itu konsekuensi logis. Partai harus mencari cara untuk siapkan dan mendanai saksi,” katanya (AGE/APA)

 

menu
menu