Sumber berita: KOMPAS, NO 013 THN 54, SELASA 10 JULI 2018

Sumber foto: Kompas Ekonomi

Pengendalian Belum Final

Skema distribusi tertutup dan bantuan langsung tunai jadi alternatif pengendalian subsidi elpiji 3 kilogram. Perbedaan harga bisa memicu penyalahgunaan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum dapat memutuskan pilihan skema pengendalian subsidi elpiji 3 kilogram agar benar-benar tepat sasaran. Dari rencana yang ada, pengendalian subsidi dilakukan dengan cara pendistribusian tertutup dan penyaluran batuan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak mendapat subsidi.

PT Pertamina (Persero) mendorong masyarakat mampu yang semula menggunakan elpiji 3 kg bersubsidi agar memakai elpiji 3 kg nonsubsidi bermerek Bright Gas.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan pilihan skema pengendalian subsidi untuk elpiji 3 kg.

Skema yang ada adalah menggunakan kartu beridentitas khusus dan skema pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi penerima subsidi.

’’Distribusi tertutup dengan kartu khusus berarti hanya pemilik kartu yang bisa membeli elpiji 3 kg subsidi. Begitu pula dengan BLT. Dengan uang itu, penerima subsidi membeli dengan harga keekonomian.

Namun, belum dapat diputuskan mau pakai cara yang mana. Kemungkinan reali sasinya tahun depan,” ucap Djoko sesaat sebelum menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Senin (9/7/2018), di Jakarta.

Selain pilihan skema pengendalian subsidi, lanjut Djoko, pe- dataan terhadap masyarakat penerima subsidi masih terus diperbarui. Ia juga memastikan bahwa usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) masih diperbolehkan memakai elpiji 3 kg yang disubsidi negara.

Tahun ini volume elpiji 3 kg yang disubsidi negara ditetapkan 6,45 juta ton. Adapun volume elpiji 3 kg yang diusulkan untuk disalurkan tahun depan berkisar 6,8 juta ton-6,9 juta ton.

Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, pihaknya telah meluncurkan elpiji 3 kg nonsubsidi dengan merek Bright Gas. Tujuannya mengajak masyarakat mampu yang masih memakai elpiji 3 kg bersubsidi agar beralih ke elpiji 3 kg nonsubsidi. Bright Gas 3 kg masih dalam tahap uji pasar untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta Surabaya. ’’Elpiji 3 kg bersubsidi hanya untuk rakyat miskin,” ujar Adiatma.

Gas isi ulang Bright Gas 3 kg dijual Rp 39.000 per tabung, sedangkan harga eceran tertinggi elpiji 3 kg bersubsidi Rp 16.000 pertabung.

Dengan demikian, selisih harga Rp 23.000 per tabung. Artinya, besaran subsidi elpiji per kilogramnya lebih dari Rp 7.000.

Rawan diselewengkanDirektur Eksekutif ReforMi- ner Institute Komaidi Notone- goro mengatakan, adanya dua harga untuk satu jenis barang yang sama bisa menimbulkan praktik penyalahgunaan barang subsidi di lapangan.

Praktik pengoplosan elpiji 3 kg dengan elpiji 12 kg adalah salah satu contohnya Pengoplosan gas bersubsidi dengan yang tidak disubsidi merugikan keuangan negara ’’Sebab, uang subsidi tidak mengalir semestinya, yaitu untuk masyarakat tidak mampu, tetapi disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab,” ujar Komaidi.

Model distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg dinilai cukup ampuh mencegah penyelewengan di lapangan. Dengan cara itu, hanya masyarakat yang berhak mendapat subsidi yang dapat membeli elpiji tersebut.

’’Menyalurkan elpiji 3 kg agar tepat sasaran memang tidak mudah. Jangkauan elpiji jenis ini sudah sangat luas sehingga butuh pengawasan banyak pihak untuk memastikan elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran,” kata Komaidi. (APO)

menu
menu