Sumber berita: KOMPAS, NO 012 THN 54, SENIN 09 JULI 2018

Sumber foto: Tribunews.com

Penguatan Inspektorat Dibutuhkan

PENGAWASAN

JAKARTA, KOMPAS - Maraknya korupsi di daerah antara lain disebabkan oleh belum optimalnya peran inspektorat daerah. Pemerintah tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah agar inspektorat daerah punya kewenangan yang lebih besar.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin, di Jakarta, Minggu (8/7/2018), mengatakan, peran inspektorat daerah belum optimal karena ada di bawah kepala daerah atau sekretaris daerah. ’’Akibatnya, kalau inspektorat (daerah) dianggap terlalu kejam, bisa dimutasi,” ujarnya

Terkait dengan hal itu, kata Syarifuddin, posisi dan kewenangan inspektorat perlu diperkuat dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dalam rencana revisi, inspektorat di kabupaten menjadi kewenangan provinsi, sedangkan inspektorat provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat. ’’Namun, usulan kami itu belum disetujui, belum sepakat,” ujar Syarifuddin.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelakshnaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, revisi PP No 18/2016 tidak akan menyelesaikan masalah. Menurut dia, apabila pemerintah ingin serius memperkuat peran inspektorat daerah, revisi perlu dilakukan terhadap UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Ini karena di UU tersebut, inspektorat daerah menjadi subkoordinat pemerintah daerah.

Robert menambahkan, penguatan peran inspektorat daerah juga perlu komitmen dari kepala daerah. Kepala daerah harus melihat peran inspektorat daerah sebagai pengawas pelaksanaan anggaran. ’’Tetapi, tanpa komitmen kepala daerah, pengawasan internal hanya menjadi pajangan,” ujarnya. (BOW)

 

menu
menu