Sumber berita: MAJALAH TEMPO, 30 JULI-5 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Nasional Kompas.com

Pengurus Partai Dilarang Menjadi Senator

MAHKAMAH Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 128 huruf I Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan Muhammad Hafidz. Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hakim konstitusi I Dewa Gede Palgu- na mengatakan majelis hakim konstitusi dalam pertimbangannya mengakui pasal tersebut tidak tegas melarang pengurus partai maju sebagai calon anggota DPD. Namun sikap MK berdasarkan putusan-putusan sebelumnya yang selalu menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai tetap berlaku.

’’Dengan demikian, untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Palguna saat mem
bacakan putusan, Senin pekan lalu.

Atas putusan ini, Komisi Pemilihan Umum berencana mengubah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. ’’Banyak hal bersinggungan untuk mengimplementasikan putusan ini,” kata Ketua KPU Arief Budiman, Selasa pekan lalu.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengkritik putusan MK itu lantaran ia tak pernah dilibatkan selama proses uji materi Pasal 182 Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut. ’’Cenderung tertutup. Yang dikorbankan DPD dan KPU. Kami kan sama-sama lembaga tinggi,” ucap Oesman, yang juga Ketua Umum Partai Hanura.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan . Umum, Ratna Dewi Petalolo, mengatakan telah mempersiapkan diri menghadapi potensi sengketa dari tahap pencalonan anggota DPD. Caranya adalah memperkuat jajaran di tingkat provinsi untuk meminimalkan kesalahan analisis pencalonan anggota DPD.

menu
menu