Sumber berita: KOMPAS, NO 347 THN 53, SELASA 26 JUNI 2018

Sumber foto: Foto: Sondinews

Penyaluran Dana BLBI ke Grup BDNI Dibantah

Terpidana kasus korupsi penyelenggaraan dana haji 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali, menjalani sidang perdana peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (25/6/2018). Suryadharma mengajukan PK karena putusan hakim Pengadilan Tinggi menolak.

JAKARTA, KOMPAS — Dugaan atas penyimpangan penyaluran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk perusahaan yang satu grup dengan Bank Dagang Nasional Indonesia dibantah mantan pemegang saham BDNI, Sjamsul Nursalim. Saat krisis ekonomi terjadi, dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia diklaim telah dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menutupi krisis bank.

"Tidak benar dana BLBI telah disalurkan BDNI kepada grup sendiri. Penyaluran dana BLBI oleh BDNI dipergunakan untuk memenuhi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah pada waktu krisis, menutupi kerugian selisih kurs, dan pembayaran bunga serta denda Bank Indonesia yang jumlahnya sangat besar,” ujar kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan, dalam surat hak jawab yang diterima Kompos, Senin (25/6/2018).

Sebelumnya, berdasarkan catatan Kompas, Jumat (22/6/2018), pada persidangan terhadap terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin A Temenggung, Kamis (21/6/2018), di Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang menghadirkan mantan Direktur Pengawasan Bank Indonesia Iwan Ridwan Prawiranata, sebagai saksi, Iwan mengatakan bahwa BDNI pada tahun 1997 telah melakukan penyimpangan dana BLBI dengan menyalurkannya ke perusahaan yang masuk dalam grup usaha mereka sendiri. "Saya hanya melihat laporan yang bulan Maret sampai Desember. Itu, kalau tidak salah, ada pemberian kepada grupnya sendiri pada tahun 1997,” ujar Iwan saat persidangan itu.

Dalam kasus itu, Syafruddin menjadi terdakwa perkara penerbitan swat keterangan lunas terhadap BDNI. BDNI tercatat sebagai salah satu penerima BLBI yang penghapusan utangnya telah merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun.

Terkait hal itu, Otto kembali membantah bahwa tidak pernah ada fakta hukum yang menyatakan penghapusan terhadap utang BDNI yang merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun. ’’Dugaan kerugian sebesar Rp 4,58 triliun adalah terkait utang pe- tambak kepada BDNI, bukan terkait penyalwan dana BLBI oleh BDNI,” ujarnya (BOW

menu
menu