Sumber berita: KOMPAS. N0 53 THN-54 SENIN 20 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Jawa Pos.com

Perbaikan Kualitas Reserse Polri Dibutuhkan

PELAYANAN PUBLIK

 

JAKARTA, KOMPAS — Promosi Inspektur Jenderal Arief SuliS- tyanto sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI memberikan harapan positif bagi perbaikan kualitas jajaran reserse. Selama ini lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Kepolisian Nasional, Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, masih menerima laporan masyarakat terbanyak terkait keluhan kineija kepolisian di bidang reserse.

Selama Januari-Juni 2018, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menerima 1.104 pengaduan masyarakat terkait kineija Polri. Dari jumlah itu, 1.033 aduan ditujukan pada fungsi reserse. Sementara pada 2017, Kompolnas menerima 2.135 aduan dengan 1.856 aduan di antaranya berkaitan dengan kineija reserse, baik di Bareskrim Polri maupun satuan kewilayahan.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, Minggu (19/8/2018), di Jakarta, menuturkan, banyaknya pengaduan terkait kineija reserse menunjukkan perlu pembenahan kualitas kineija personel. Arief, lanjutnya, dianggap berhasil membenahi sistem pembinaan dan perekrutan personel Polri ketika menjabat sebagai Asisten Kepala Polri Bidang Sumber Daya Manusia sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Bareskrim Polri.

"Kami berharap Arief dapat memperbaiki dan meningkatkan profesionalitas personel reserse,” kata Poengky.

Sementara itu, merujuk data Komnas HAM pada 2017, Polri menjadi instansi yang diadukan. Pengaduan itu terkait dengan penanganan kasus sebanyak 398 aduan, upaya paksa kepolisian (44 aduan), tindakan kekerasan oleh anggota kepolisian (39 aduan), dugaan kriminalisasi (36 aduan), dan penyiksaan yang dilakukan personel Polri (17 aduan).

Akses masyarakat
'Terkait dominannya pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan penanganan kasus oleh reserse Polri, komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, menilai hal itu teijadi karena masyarakat masih kesulitan mengakses perkembangan proses laporan yang mereka daftarkan di kepolisian. Padahal, menurut Anam, Polri memiliki mekanisme surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang mengatur mekanisme pengelolaan laporan masyarakat. Namun, SP2HP itu cenderung belum dipatuhi. •

Dalam laporan akhir tahun 2017, Ombudsman RI menerima 1.042 laporan berkait pelayanan publik kepolisian. Menurut anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, laporan didominasi penanganan perkara pidana

Terkait harapan tersebut, Arief mengatakan, pihaknya akan berkonsolidasi untuk membangun program dan target kerja ’’Saya ditugasi Kepala Polri melakukan pembenahan tugas Bareskrim dan seluruh jajaran reserse dalam profesionalitas, kinerja, dan moralitas,” kata Arief. (SAN)

menu
menu