Sumber berita: KOMPAS, NO 013 THN 54, SELASA 10 JULI 2018

Sumber foto: rimanews.com

Perdagangan Adil Berkeadilan

Bambang Kesowo
Pengajar Sekolah Pascasarjana FH UGM; Ketua Dewan Penasihat IKAL Lemhannas,

 

Di akhir KTT APEC 1994 di Bogor, Presiden Soeharto mendorong bangsa Indonesia untuk berani melihat kehidupan antarbangsa yang akan kian terbuka di masa depan. Siap atau tak siap-begitu ungkapan Presiden-bangsa Indonesia harus menghadapi globalisasi ekonomi (kata-kata yang populer waktu itu) dan berani hidup di dalamnya.

Bak mantra sihir, kata globalisasi ekonomi kian populer di tengah euforia bangsa-bangsa yang waktu itu baru saja menyelesaikan tujuh tahun perundingan Putaran Uruguay/GATT. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang juga lahir di akhir perundingan itu, selain didesain menjadi badan dan forum resmi perdagangan dunia, juga difungsikan sebagai pengelola seabrek persetujuan yang telah dihasilkan sebelumnya dalam berbagai putaran perundingan di bawah payung Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Kelahirannya kala itu juga bagai menyemai optimisme baru di tengah semangat untuk menata kehidupan ekonomi dunia melalui perdagangan yang adil dan dilakukan secara berkeadilan. Fair trade?

’’Fair trade”
Mungkin juga sudah jadi pengetahuan umum, ketika sebagai kosakata baru, fair trade berkembang sebagai pangkal pikir dan titik tolak bagi sebagian bangsa dalam upaya membangun tatanan kehidupan ekonomi dunia yang baru. Bukan pula rahasia ketika kosakata itu lahir sebagai tandingan, sekaligus konsep perjuangan di tengah konsepsi perdagangan hebas (free trade) yang lama sebelumnya telah digunakan sebagian besar bangsa di dunia dan tumbuh dari paham ekonomi klasik yang lama digelutinya
Namanya saja berbeda. Gesekan atau bahkan benturan' pasti ada Walau norma umumnya dipahami, saling terbuka dan saling memberi, tetapi soal praktik bisa lain lagi. Dengan alasan kepentingan nasional, atau apa pun lainnya, kata fair atau adil juga mudah bertukar makna sesuai waktu dan kebutuhan. Ketika benturan terjadi dan berlarut tanpa penyelesaian cepat, yang terbentang lantas bayang-bayang pertikaian dagang atau bahkan perang dagang. Perselisihan dagang Amerika Serikat (AS) dengan China, Uni Eropa (UE), ataupun dengan sekutu tetangga, seperti Kanada dan Meksiko, akhir-akhir ini memberi gambaran hal itu.

Mereka bersitegang karena salah satu rekan dagang yang bertindak sepihak dengan alasan kepentingan nasional lantas dinilai sebagai tak fair oleh pihak yang lain. Yang merasa diperlakukan tak adil bersiap membalas. Pendek kata, dalam konteks fairness itu—meskipun yang bertikai sama-sama pendekar free trade masing-masing memaknainya secara berbeda Dalam perdagangan bebas, kata adil secara leluasa dimaknai sesuai kepentingan.

Sengketa yang tereskalasi menjadi perang dagang mungkin teijadi apabila berlangsung tindakan balasan. Tindak pengenaan tarif bea 'masuk yang tinggi atau bea tambahan untuk satu atau lebih komoditas impor dibalas dengan tindakan serupa walau bisa saja secara silang. Pembatasan pasar untuk satu atau lebih komoditas ekspor dibalas pula dengan tindakan se: rupa atau malah penutupan pintu bagi ekspor komoditas tertentu atau pembatalan kontrak pembelian.

Secara esensial, tindakan balasan serupa itu lazim dilakukan hanya ketika pihak yang dirugikan memiliki perhitungan dan sikap yang matang, kebijakan yang kukuh, serta kekuatan nyata yang dapat diberlakukan secara efektif dan apalagi seketika Proses dan formulasi sikap, kebijakan, dan kekuatan yang lahir dari sinergi internal antara pemerintah dan pelaku ekonomi nasionalnya Dalam kondisi serupa dan ini juga berlaku bagi Indonesia, bisa saja sikap, kebijakan, dan kekuatan riil yang terbentuk memiliki fungsi deterrent dan perang dagang tak jadi berlangsung. Dalam kondisi seperti itu pula pemecahan yang saling menguntungkan biasanya bisa dihasilkan.

Kasus minyak sawit
Contoh kasus konkret itu menjadi cermin yang baik untuk melihat bagaimana konsep fair trade sebaiknya ditimbang dalam hubungan dagang RI-UE. Arif Havas Oegroseno, mantan Duta Besar RI untuk Belgia dan UE, telah menulis dengan rinci dan terang benderang di harian ini (4/6/2018) bagaimana unsur fairness ditinggalkan UE. Pendukung perdagangan dunia seperti UE, penopang utama prinsip-prinsip WTO seperti nondiskriminasi dan transparansi, tetapi dalam dua bulan terakhir berteriak tentang keadilan ketika ’’dizalimi” AS, justru selama itu pula dan hingga kini sedang bertindak tidak adil dan diskriminatif dalam kasus ekspor minyak sawit Indonesia.

Mengupas 10 fakta yang menelanjangi sikap tak adil UE terhadap komoditas andalan RI dan data yang obyektif mungkin baru sekali itu dipaparkan Havas kepada publik. Pertanyaannya; lantas apa dan bagaimana? Berharap sikap tak adil UE berubah melalui pendekatan diplomasi, seperti selama ini, mungkin masih akan menjadi "perjalanan jauh yang belum kelihatan ujungnya”. Meminjam kata dari khazanah teater, bagai menunggu godot. Tanpa mengecilkan arti hasil pendekatan yang bernama penundaan, hal itu belumlah mengubah sikap UE. Impak yang ada hanya membantu mendinginkan keadaan. Sifatnya sementara Mengapa demikian?

Sikap UE yang secara substantif berakar pada kebijakan subsidi erat berkaitan dengan faktor peran serta dukungan kelompok petani dan industri pengolah hasil pertanian seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari. Sikap tersebut berakar kuat dalam politik nasional negara-negara anggota UE ataupun non-UE lain. Singkatnya, kebutuhan konkret untuk membela dan melindungi kepentingan nasional di negara-negara anggota UE ataupun non-UE adalah sikap politik yang sangat mungkin sulit dapat berubah hanya oleh pendekatan diplomatik.

Mungkin banyak yang terkecoh oleh predikat negara industri, tetapi se nyatanya dunia politik negara-ne gara Eropa tak pernah bisa lepas dari pertanian dan dukungan politik para petaninya Topangan dan sekaligus sandaran politik yang bahkan menentukan. Subsidi bagai ijon politik para petani mereka Karena itu, apabila di Jakarta berkembang tesis bahwa itu semua baru resolusi parlemen UE, dan belum merupakan keputusan dewan eksekutifnya lama-kelamaan hal itu terasa bagai sekadar menghibur diri. Mudah-mudahan saja bukan malah menipu diri.

Menghadapi sikap yang berakar dalam kepentingan politik nasional negara-negara UE, berlebihankah kalau juga disiapkan sikap serupa, yang secara subtantif juga merepresentasi kepentingan nasional Indonesia? Mencari pasar alternatif (sementara pasar ekspor minyak sawit lain yang besar, seperti India, juga mengalami hambatan karena India menaikkan tarif bea masuk) pastilah bukan keija sederhana dan cepat menuai hasil. Bersandar pada komoditas nonmigas lain sebagai pengganti kontributor sumber devisa ekspor juga tak semudah membalik tangan. Apalagi, semua itu teijadi di tengah upaya besar menggenjot pendapatan devisa untuk memperkuat keuangan negara. Menggantinya dengan program hilirisasi domestik dari dulu juga masih sekadar retorika kosong, yang seolah tidak sulit sama sekali. Singkatnya, yang namanya pengganti serba tidak sederhana dan tidak semudah diomongkan. Lantas bagaimana?

Kalau berusaha bersikap baik masih terus dipelintir, kalau bersikap nonkon- frontatif dianggap lemah, dan kalau diam malah dianggap salah, mengapa tidak mengubah sikap? Bukankah kepentingan yang terancam secara tidak adil itu konkret? Kalaupun alasan yang ditembakkan adalah soal lingkungan, ataukah defores- tasi, penyejamatan gambut, ataukah kehidupan masyarakat sekitar hutan yang termaijinalkan, bukankah argumentasi seperti diungkap Dubes Havas dapat dibuka luas di forum mana pun?

Mungkin saatnya menimbang ulang apa Indonesia masih perlu meneruskan peran dan tampilan nice boy dalam banyak percaturan antarbangsa Kalau masalahnya isu lingkungan, deforestasi, atau pengelolaan gambut, bukankah kita bisa mengurus sendiri, atau dengan upaya dan sumber lain? Syukur-syukur semuanya dapat dilakukan dengan daya sendiri dan dengan ira- ma/tempo yang sesuai kemampuan dan kepentingan sendiri. Yang penting tanpa harus pagi sore berharap siraman janji bantuan yang nyatanya tak kunjung terpenuhi, tetapi ujung-ujungnya malah menjerat gerak dan kepentingan nasional.

Sikap, kebijakan, dan kekuatan berbasis sinergi nasional
Bersikap melawan tidak harus berarti akan berkelahi Akan tetapi baik diingat, sikap UE dan China terhadap tindakan sepihak AS juga berfungsi deterrent bagi kemungkinan teijadinya perang dagang di antara mereka Namun, yang penting mewujudkan sikap, kebijakan, dan tindak secara sama, berbasis sinergi yang konkret antara pemerintah dan dunia usaha/Kadin Indonesia, agar Indonesia juga mampu mewujudkan kekuatan deterrent itu. Bukan sekadar teriak ancaman boikot impor salmon, tetapi jangan-jangan belakangan diprotes sendiri oleh dunia usaha restoran dan hotel. Bukan pula sekadar ancaman pembatalan pembelian pesawat airbus ataupun komponennya, tetapi belakangan dikerubuti keluhan dunia penerbangan nasional. Bukan gertak pembatalan pembelian barang-barang modal, tetapi kemudian menghadapi keluhan dunia usaha industri atau investasi lain.

Lebih dari semua itu, pasti akan lebjh baik apabila pemerintah dan Kadin Indonesia memulai langkah untuk mewujudkan sinergi tersebut. Sinergi yang mampu menghasilkan sikap membela kepentingan dengan kekuatan yang konkret dan berlandaskan kebutuhan bersama, dengan dukungan semua pemangku kepentingan. Sikap, kebijakan, dan kekuatan yang nyata dan dapat dieksekusi. Sikap, kebijakan, dan kekuatan substantif yang secara bulat dan nyata didukung segenap masyarakat dan dunia usaha nasional. Bukan sinergi formal yang sekadar berujung pada kehadiran Presiden di kongres atau rapat keija Kadin atau audiensi kepada Presiden di Istana.

Bilamana mengamankan pendapatan ekspor terbesar, yang sekaligus menyangkut soal lapangan keija, pengentasan rakyat miskin, dan peningkatan pendapatan rakyat adalah kepentingan nasional, 'mungkin saatnya pula semua benar-benar bicara sederhana dan jelas dalam soal ini. Sama sederhana dan jelasnya kalau bicara tentang pentingnya memelihara lingkungan, hutan, dan gambut secara lestari seraya terus memelihara aspek keadilan sosiaL Bicara sederhana dan jelas bahwa substansi kepentingan nasional adalah masalah internal yang mesti diselesaikan dan didukung secara internal pula.

Sungguh baik direnungkan, betapa kasus Indonesia-UE ini momentum yang tepat untuk mewujudkan semangat Indonesia Incorporated yang berdengung sejak dekade 1980-an. Dengan amunisi yang nyata, diplomasi kita siapa pun yang menjalankan akan lebih mampu berfungsi dengan kekuatan yang ’’berisi” di UE ataupun di negara-negara anggota ataupun yang bukan anggota UE. Pada ujungnya, kasus minyak sawit ini pun dapat menjadi ajang uji kemampuan kita menegakkan konsepsi fair trade sebagai prinsip. Bukan sekadar sebagai konsepsi, atau apalagi sekadar ikut meramaikan trade fair.

 

 

menu
menu