Sumber berita: KOMPAS. N0 61 THN-54 RABU 29 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kompas.id

Pergerakan Pemilih Jadi Tantangan

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS-Pergerakan para pemilih setelah penetapan daftar pemilih tetap Pemilu 2019 akan menjadi salah satu tantangan besar yang harus diantisipasi para pemangku kepentingan kepemiluan. Selain terkait pemenuhan hak pilih, hal ini juga akan berdampak pada penyediaan surat suara.

Sesuai dengan jadwal Pemilu 2019, Rabu (29/8/2018) ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi mulai merekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang dilaporkan KPU kabupaten/kota. KPU provinsi punya waktu hingga 31 Agustus untuk merekapitulasi DPT. Setelah itu, rekapitulasi DPT di tingkat nasional dijadwalkan berlangsung 4-6 September.

Berdasarkan data KPU, kemarin, semua kabupaten/kota yang berjumlah 514 di 34 provinsi sudah menetapkan DPT dengan jumlah pemilih 185.994.374 orang, tersebar di 801.291 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya ada 1.915.564 pemilih masuk DPT luar negeri. Dengan demikian, seluruhnya ada 187.909.938 pemilih tercatat. Namun, jumlah itu belum final karena masih ada daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus.

Anggota KPU, Viryan Azis, kemarin, menuturkan, penetapan DPT di kabupaten/ kota dilakukan dengan memakai basis Sistem Informasi Data Pemilih. Setelah penetapan di kabupaten/kota, KPU akan menggelar pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan instansi terkait, seperti Ke- menterian Dalam Negeri, Rabu. Selain membahas rekapitulasi DPT, pertemuan itu juga akan membahas pengelolaan DPTb.

Berbasis alamat di KTP-el
Menurut dia, Undang-Undang Pemilu mengatur KTP elektronik jadi instrumen pendataan sehingga pemilih didata dengan pendekatan de jure, yakni berbasis pada alamat di KTP-el. Ini berbeda dengan pendataan pemilih Pemilu 2014 yang berbasis domisili. Sebagai contoh, warga yang tinggal di Jakarta, tetapi alamat KTP-el di Kalimantan atau Sulawesi, maka pada Pemilu 2019 harus didata di Kalimantan atau Sulawesi. ’’Dengan pendekatan ini sangat dimungkinkan ada pergerakan DPTb yang harus dikelola secara efisien dan efektif” katanya.

Sesuai dengan UU Pemilu, perpindahan tempat memilih masih diperbolehkan hingga 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Menurut Viryan, pihaknya juga memperhitungkan implikasi dari perpindahan pemilih karena hak pilih mengacu pada daerah pemilihan di alamat KTP-el pemilih. Sebagai contoh, pemilih yang terdata di Jakarta, lalu pindah memilih ke Papua, hanya bisa dapat surat suara untuk pemilihan presiden, tetapi tak dapat surat suara DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR dan DPD.

Anggota Bawaslu, M Afifuddin, menuturkan, Bawaslu pusat akan mengumpulkan semua Bawaslu provinsi setelah mereka selesai mengawasi rekapitulasi DPT di tingkat provinsi.

Menurut peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu, Andrian Habibi, hak pilih warga, termasuk pemilih dengan disabilitas serta pemilih yang berada di rumah sakit dan rumah tahanan, harus dijaga. Jika ada unsur kesengajaan dalam penghilangan hak pilih warga, KPU dan jajarannya bisa dijerat dengan pidana pemilu atau pelanggaran kode etik. (GAL)

menu
menu