Sumber berita: KOMPAS, NO 012 THN 54, SENIN 09 JULI 2018

Sumber foto: Ilustrasi

Perkuat Substansi Audit Laporan Dana Kampanye

PILKADA SERENTAK

JAKARTA, KOMPAS — Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon pada Pilkada Serentak 2018 diperkirakan belum merepresentasikan pengeluaran riil selama \pasa kampanye. Sudah saatnya audit laporan dana kampanye diperkuat secara substansi dan metodologi melalui revisi Undang-Undang Pilkada.

Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sudah dilaporkan ke- pasangan calon pada 24 Juni lalu dan saat ini sudah diaudit kepatuhan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU di daerah. Hasil audit itu akan diumumkan kepada publik pada 11-13 Juli.

Penelusuran Kompas terhadap LPPDK yang dilaporkan kepada KPU di daerah oleh pasangan calon gubernur di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sebelum diaudit, menunjukkan selisih pengeluaran rata-rata yang beragam antardaerah. Di Jawa Barat, pengeluaran yang dilaporkan di LPPDK empat pasangan calon, jika dirata-rata, sekitar Rp 7,1 miliar. Angka itu 1,5 persen dari batas atas pengeluaran dana kampanye yang ditetapkan KPU Jabar yang besarnya Rp 473 miliar. Di Jawa
Tengah, pengeluaran dua pasangan calon yang dilaporkan ada pada kisaran Rp 13 miliar-Rp 14 miliar. Di Jawa Timur, pengeluaran kampanye rata-rata dua pasangan calon Rp 6,1 miliar.

Pengeluaran antarpasangan calon dalam satu daerah pemilihan juga beragam. Di Jawa Timur, pasan^n calon Saifullah Yusuf-Puti Guntur melaporkan pengeluaran di LPPDK Rp 11,4 miliar, sedangkan Khofjfah-Emil Dardak melaporkan pengeluaran Rp 889,3 juta. Sementara itu, di Jawa Barat, pasangan calon Ridwan Kamil-UU Ruzhanul me- laprkan menghabiskan Rp 6,7 miliar, Hasanudin-Anton Rp 2,04 miliar, Sudrajat-Syaikhu Rp 9,5 miliar, dan Deddy-Dedi Rp 10,3 miliar.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Sunanto dihubungi dari Jakarta, Minggu (8/7/2018), menilai, pengeluaran rata-rata yang dilaporkan pasangan calon tersebut belum bisa memberi gambaran riil pengeluaran dana kampanye. Menurut dia, dalam beberapa kali pilkada serentak, pelaporan dana kampanye dilakukan hanya untuk pemenuhan administrasi pelaporan agar tidak didiskualifikasi.

Padahal, idealnya, pelapforan dana kampanye yang jadi bagian dari akuntabilitas publik para kandidat. ’’Dengan durasi kampanye yang panjang, saya meyakini pengeluaran dana kampanye pasangan calon lebih dari apa yang dilaporkan,” ujar Sunanto.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, secara umum pengeluaran yang dilaporkan pasangan calon masih berada di bawah batas maksimal pengeluaran yang disepakati KPU di daerah dengan para peserta. Bawaslu akan mendalami LPPDK ini apabila ada sumbangan yang diduga melampaui batas maksimal sumbangan, penerimaan dari sumber dana yang dilarang, serta kesesuaian laporan dengan kondisi riil.

Revisi UU Pilkada
Abhan mengatakan, jika Undang-Undang Pilkada direvisi, Bawaslu mendorong agar ada penguatan substansi pelaporan dan audit dana kampanye. Metode audit dana kampanye idealnya tidak lagi sekadar audit kepatuhan, tetapi juga audit materiil. Substansi pelaporan dana kampanye juga harus diperjelas, terutama terkait dengan pendefinisian dana kampanye dan dana partai serta kebutuhan biaya saksi berikut pembatasannya.

Audit laporan dana kampanye itu, kata Abhan, bisa letap dilakukan oleh kantor akuntan publik, atau bisa jadi kewenangan pengawas pemilihan. Jajaran Bawaslu siap jika diberikan kewenangan itu, apalagi di tingkat kabupaten dan kota, pengawas pemilu sudah dijadikan permanen. ’’Jika dana kampanye akun- tabel, politik uang juga bisa tereliminasi,” katanya. (GAL)

 

menu
menu