Sumber berita: KOMPAS, NO 024 THN 54, SABTU 21 JULI 2018

Sumber foto: Lampu Hijau.com

Persebaran Guru Ditata Lagi

Redistribusi guru yang dilakukan sejak 2011 tidak optimal. Karena itu, redistribusi guru akan dilakukan lagi agar guru tak menumpuk di suatu daerah, sementara daerah lain kekurangan.

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera berkoordinasi dengan daerah dalam upaya merotasi dan memutasi guru agar tidak teijadi penumpukan guru di suatu sekolah atau daerah, sementara di tempat lain kekurangan guru. Sebelumnya sudah ada Surat Keputusan Bersama 5 Menteri pada 2011 yang mengatur daerah untuk meredistribusi guru di daerah masing-masing, tetapi hasilnya tidak optimal.

Menteri Perididikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meyakini redistribusi guru kali ini bisa beijalan lebih baik. ’’Sekarang sudah ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Di situ ada ketentuan soal perpindahan tiap pegawai untuk kewajiban dan daerah keijanya atau yang mengatur tour of duty dan tour of area dari pegawai,” katanya di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menurut Muhadjir, dirinya sudah berkoordinasi dan mendesak Menteri PAN dan RB agar segera membuat aturan turunan dari UU ASN tersebut yang memungkinkan Kemdikbud membuat aturan untuk merotasi dan memutasi guru. ’’Mudah-mudahan tahun ini bisa jalan. Secara bertahap pembenahan guru dilakukan, terutama untuk menjamin penyebaran guru bermutu dan kecukupan guru," katanya.

Muhadjir mengatakan, reformasi sistem persekolahan dilakukan. Pemberlakuan zonasi dalam penerimaan siswa baru selama dua tahun ini sebagai salah satu wujudnya Sebelumnya, disiapkan reformasi dalam peran komite sekolah, beban keija guru, termasuk soal peran kepala sekolah dan pengawas.

’’Masih ada kebijakan lain untuk membuat reformasi sistem per sekolah beijalan dengan baik,termasuk juga nanti pembayaran tunjangan profesi guru berbasis kinerja. Namun, itu masih nanti,” kata Muhadjir.

Pemerintah daerah

Pasca-penerimaan peserta didik baru, ujar Muhadjir, Kemdikbud segera mengumpulkan seluruh kepala dinas pendidikan. Salah satunya, untuk mendesak pemerintah daerah (pemda) meredistribusi guru sesuai data pemetaan guru yang dimiliki Kemdikbud.

Seusai melantik Supriano sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kemarin, Muhadjir berpesan agar Supriano segera menjalankan program tersebut.

’’Harus tancap gas. Saya berharap masalah guru dapat segera tuntas di tahun 2019. Jangan menunggu, harus bekerja keras, bisa mencari solusi yang kreatif,” kata Muhadjir.

Supriano sebelumnya menjabat Direktur Pembinaan SMO, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Unifah Rosyicli mengatakan, meredistribusi guru tidak mudah dilakukan karena adanya pembagian kewenangan. ”Lagi- pula, soal guru saat ini lebih pada masalah kurang guru. Jadi, jika mau fokus mendistribusi guru, ya diberlakukan pada guru baru yang akan diangkat nanti,” kata Unifah.

Menurut Unifah, ada kekurangan hampir 1 juta guru di jenjang dasar hingga menengah. Para guru yang baru diangkat nanti, termasuk kesempatan pada guru honorer berkualitas, harus diatur untuk mengatasi persebaran kuantitas dan kualitas guru yang belum merata.

Ketua Federasi Aksi Guru Indonesia Iwan Hermawan mengatakan, sepanjang pengelolaan guru oleh pemda, sulit untuk merotasi guru antarkota/kabupaten dan antarprovinsi. Sebab, gaji dan administrasi guru dikelola oleh pemda, tunjangan tambahan dari pemda pun bervariasi, bergantung kebijakan kepala daerah.

• "Kami usulkan sejak dulu konsep guru nasional Indonesia atau GNI. Dengan demikian, guru seperti TNI, langsung dikelola pemerintah pusat. Kapan saja bisa dipindah ke daerah jika dibutuhkan,” ujar Iwan.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Pusat Muhammad Ramli Rahim. Menurut dia, jika mau redistribusi guru beijalan baik, pemerintah pusat yang mengaturnya ’’Kewenangan mutasi guru ada di daerah. Kalau mau redistribusi, ya, guru harus ditarik ke pusat," ujar Ramli. (ELN)

menu
menu