Sumber berita: KOMPAS, NO 035 THN 54, SELASA 01 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO | Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama penasihat hukum dan pengurus partai lainnya bersukacita seusai putusan Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Prosew Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Pusat, Jakarta, Minggu (4/3/2018) malam. Dalam sidang tersebut, PBB memenangkan putusan dan dinayatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Pertemuan Ketiga antara KPU dan PBB di Jalan Thamrin

Sekitar satu jam setelah sidang mediasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai Bulan Bintang berlangsung di gedung Badan Pengawas Pemilu di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (31/07/2018), Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendar memberi keterangan kepada wartawan yang menunggu di lobi. Ia menyampaikan, kata sepakat sudah tercapai antara KPU dan PBB.

Pertemuan mediasi kedua ini berbeda dengan pertemuan pertama sehari sebelumnya yang buntu dan diwarnai dengan pertukaran argumentasi disertai nada tinggi. ”Mediasi selesai di Bawaslu. PBB dan KPU menyepakati beberapa hal penting. Dari masalah 24 daerah pemilihan (dapil) yang belum diterima oleh KPU, dinyatakan untuk diperiksa untuk dinyatakan lolos di 22 dapil,” kata Yusril.

Sengketa yang diajukan PBB ini berawal dari tidak diterimanya daftar calon anggota DPR dari PBB untuk 24 dari total 80 dapil. KPU menolak daftar caleg itu karena berkas pencalonannya diserahkan melampaui batas akhir yaitu 17 Juli 2018 pukul 24.00. Selain itu, juga ada yang disebabkan belum terpenuhinya syarat keterwakilan minimal 30 persen caleg perempuan di tiap dapil, serta penempatan caleg perempuan. Dalam sistem zipper penempatan urutan caleg harus ada satu caleg perempuan di setiap tiga caleg.

Menurut Yusril, dalam mediasi juga disepakati untuk dua dapil yang tersisa, tiap pihak akan menunggu perkembangan saat penetapan daftar calon sementara (DCS). ”Jika tidak bisa baru mediasi lagi atau adjudikasi lagi,” kata Yusril.

Dengan adanya kesepakatan ini, kemarin sore, Bawaslu lalu membuat putusan berdasarkan berita acara mediasi. Sebanyak 22 dapil itu akan diverifikasi oleh KPU dengan waktu yang diatur berbeda dengan tahapan yang sudah berlangsung. Sebab, penyelenggara akan mengupayakan DCS ditetapkan bersamaan. Sesuai dengan jadwal KPU, penyusunan dan penetapan DCS berlangsung 8-12 Agustus 2018.

Sebanyak 22 dapil itu akan diverifikasi oleh KPU dengan waktu yang diatur berbeda dengan tahapan yang sudah berlangsung.

Bukan hanya sekali

Pertemuan KPU dan PBB di persidangan Bawaslu bukan hanya kali ini terjadi selama tahapan Pemilu 2019. Hasil mediasi kemarin, juga memberi sinyalemen, bukan tidak mungkin akan ada ”pertemuan” keempat di antara kedua lembaga itu. Pasalnya, untuk dua dapil yang belum masuk kesepakatan, PBB akan menunggu penetapan DCS.

”Untuk itu (sengketa kembali) terserah pemohon. Kalau sekarang tak ada adjudikasi,” kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja.

 

Pertemuan pertama PBB dan KPU di Bawaslu berlangsung saat pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019. Saat itu, KPU tidak menerima pendaftaran PBB beserta sejumlah parpol lain. Sembilan parpol lalu mengadukan dugaan pelanggaran administrasi atas proses itu ke Bawaslu. Pada pertengahan November 2017, Bawaslu memutuskan KPU melanggar administrasi, sehingga PBB dan delapan partai lain lalu diterima pendaftarannya oleh KPU untuk menjalani penelitian administrasi.

Agar ditetapkan jadi peserta pemilu, parpol harus lolos penelitian administrasi dan verifikasi faktual.

Saat penetapan parpol peserta Pemilu 2019, KPU menyatakan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 karena tak lolos verifikasi faktual keanggotaan parpol di Manokwari Selatan (Papua Barat). Hal ini membuat PBB tidak bisa memenuhi syarat minimal keanggotaan dan kepengurusan di Papua Barat. Atas keputusan KPU ini, PBB mengajukan sengketa ke Bawaslu. Dalam putusannya awal Maret 2018, Bawaslu memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta Pemilu 2019.

Bukan soal menang kalah

Ketika dimintai komentar soal ”pertemuan” PBB dan KPU di Bawaslu yang sampai tiga kali terjadi, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menuturkan, yang terjadi sebenarnya persoalan kecil. ”Negara ini menjadi administratif. Banyak hal kecil-kecil, masalah waktu. Menurut saya administrasi negara ini harusnya dikelola dengan penuh kebijaksanaan, bukan kaku sekali,” katanya.

Sementara itu, anggota KPU, Ilham Saputra, meminta publik jangan menganggap hasil sidang mediasi ini sebagai persoalan menang dan kalah. Sengketa dalam tahapan pemilih merupakan sebuah dinamika demokrasi. Ilham juga menuturkan, karakteristik persoalan dalam sengketa kali ini juga berbeda dengan sengketa terdahulu antara KPU dan PBB.

”Saat verifikasi itu hal yang signifikan menurut kami. Sementara kali ini persoalan administrasi yang tidak lengkap beberapa dan terlambat. Kami memberi kesempatan ke PBB, dengan catatan tak lagi ada perpanjangan waktu,” kata Ilham.

Pendiri Jaringan untuk Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menuturkan, berulangnya sengketa ini bisa menunjukkan tidak terlihatnya kesiapan parpol untuk mengikuti tahapan Pemilu. Selain itu, Hadar juga mengingatkan agar KPU menyiapkan betul sistem, personel, aturan, serta menyosialisasikannya dengan memadai.

”Jadi tidak ada alasan bagi orang lain untuk menyatakan ‘kami harus diterima karena petugas Anda tidak siap, atau karena (masalah) jaringan’. Jadi harus diantisipasi betul,” kata Hadar.

Pertanyannya, akankah ada ”pertemuan” selanjutnya antara KPU dan PBB di Gedung Bawaslu di Jalan MH Thamrin?

menu
menu