Sumber berita: REPUBLIKA, NO 143 THN 26, RABU 6 JUNI 2018

Sumber foto: REPUBLIKA, NO 143 THN 26, RABU 6 JUNI 2018

Petisi Dukungan ke KPK Mencapai 50 Ribu

  • DIAN FATH RISALAH,

FAUZIAH MURSID

JAKARTA — Sejumlah organisasi' masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyerahkan petisi "KPK Dalam Bahaya, Tarik Semua Aturan Korupsi dari RKUHP!" ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/6). Sampai saat ini, dukungan kepada KPK melalui petisi di laman www.change, org/p/kpkdalambahaya sudah mencapai 51.986 tanda tangan.

"Terima kasih dukungan yang begitu besar terhadap penguatan tipikor ke depan, penguatan antara lain disuarakan UU Tipikor tidak masuk dalam RKUHP,” kata Agus Rahardjo di gedung KPK, Selasa.

Menurut Agus, dukungan tersebut merupakan bukti bahwa KPK milik publik, milik rakyat yang merasakan bertahun-tahun dirugikan karena tindak pidana korupsi (tipikor). "Mari berjuang bersama, pemberantasan korupsi

ke depan harus lebih baik," ujar Agus.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, yang hadir dalam penyerahan petisi menegaskan, pasal korupsi harus berada di luar RKUHP. Menurut Lola, draf revisi UU Tipikor sudah ada sejak tahun 2012, tetapi pemerintah dan DPR belum menunjukkan niat baik untuk merevisi UU Tipikor. "Dibanding memasukkan delik korupsi ke KUHP, karena susah untuk revisi KUHP dibanding UU Tipikor," ujarnya.

Menurut Lola, delik tindak pidana khusus seharusnya berada di luar KUHP. Bila delik itu berada di dalam KUHP, lembaga independen seperti KPK, BNN, Komnas HAM, BNPT, dan Komnas Anak akan kesulitan menangani perkara.

Selain itu, hanya dimasukkannya 14 pidana khusus ke dalam RKUHP ia nilai sangat tidak objektif, padahal ada 22 tindak pidana khusus. "Jadi, kami mempertanyakan dasar objektif hanya 14, termasuk tipikor, yang masuk RKUHP," kata dia.

 

Jaksa Agung M Prasetyo menilai kekhawatiran sejumlah pihak atas hilangnya kewenangan KPK tidak akan terjadi meski delik tindak pidana korupsi masuk dalam RUU RKUHP. Menurut Prasetyo, kewenangan KPK dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan tereduksi oleh masuknya delik korupsi dalam RKUHP. "Yang pasti, KPK tetap ada, kejaksaan tetap ada, Polri ada, semuanya bisa melakukan penanganan perkara korupsi," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga yakin delik korupsi dalam RUU KUHP yang tengah dibahas DPR dan pemerintah tidak akan memperlemah kewenangan KPK dalam menangani korupsi. Sebab, korupsi saat ini menjadi isu krusial yang harus diselesaikan bersama semua pihak. "Sekarang ini bagaimana supaya semuanya menyadari betapa korupsi itu menjadi isu tersendiri," kata dia.

Anggota Panitia Keija (Panja) RUU KUHP, Arsul Sani, menilai kekhawatiran KPK dan LSM antikorupsi dengan adanya RUU KUHP berpotensi mele
mahkan lembaga antirasuah tersebut keliru. Menurut Arsul, RUU KUHP akan melemahkan KPK kalau kewenangan KPK dikurangi. Arsul menegaskan tetap memikirkan KPK tanpa harus mengeluarkan semua delik korupsi dari RUU KUHP.

Maka kemudian akan ada ketentuan peralihan atau penutup, ditegaskan adanya delik-delik tertentu dalam undang- undang itu tanpa mengurangi kewenangan KPK dalam tugas-tugas penegakan hukum. Tidak hanya itu, KPK juga memiliki kewenangan untuk menerapkan pasal-pasal korupsi oleh KPK yang ada dalam RUU KUHP.

"KPK bisa menggunakan Undang- Undang Tipikor maupun pasal korupsi dalam RUU KUHP. Tetapi, kami tetap akan mendengar masukan dan keberatan yang diucapkan oleh KPK dan berbagai LSM antikorupsi," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo soal RUU KUHP yang dinilai akan melemahkan pemberantasan korupsi. KPK melihat ada sejumlah persoalan yang meng
ancam KPK sekaligus pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam KUHP. "Saya kira Presiden pernah beberapa kali mencegah pelemahan terhadap KPK, baik terkait rencana revisi UU KPK yang tidak jadi dilakukan ataupun hal lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

RUU KUHP dinilai berpotensi mengabaikan ketetapan MPR, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta UN- CAC 2003 yang intinya memuat pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan UU Tipikor. KPK sebagai lembaga independen bersifat constitutionally important, harus didukung delik korupsi bersifat khusus yang tidak semua harus diintegrasikan lewat kodifikasi ke dalam RUU KUHP.

"Karakter kekhususan ini disebut KPK untuk beradaptasi dalam merespons kejahatan khas dengan modus, struktur, dan jaringan yang semakin kompleks, cepat berubah, serta terus berkembang,

kata Febri.

■ ali mansur ed: agus raharjo

menu
menu