Sumber berita: KOMPAS, NO 020 THN 54, SELASA 17 JULI 2018

Sumber foto: tribunnews.com

PLN Hentikan Proyek

Menyusul dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau 1, PT PLN menghentikan sementara proyek tersebut. Sementara KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek itu.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penyidikan dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 dengan menggeledah kantor pusat PT Perusahaan Listrik Negara setelah sehari sebelumnya juga menggeledah rumah Direktur Utama PT PLN Pusat, Sofyan Basir.

Sementara itu, menyusul kasus dugaan suap yang diungkapkan KPK dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (13/7/2018), PT PLN memutuskan untuk menghentikan sementara proses pembangunan PLTU Riau-I. "Karena ada proses hukum, kita hentikan sementara Kesep&katan itu ada dalam LOI (letter of irt- tent/nota kesepakatan),” kata Sofyan saat konferensi pers, Senin (17/7/2018), di Jakarta.

Meskipun dihentikan sementara, Sofyan memastikan, tak akan mengganggu jalannya proyek pembangkit listrik 35.000 MW secara keseluruhan. Dari target 35.000 MW, kemajuan program tersebut telah mencapai 32.000 MW dalam bentuk kontrak jual-beli tenaga listrik (power purchase agreemen t/Y PA). PLTU Riau-I dijadwalkan beroperasi pada 2023. "Proyek ini belum tuntas. Kalau pun gagal, bisa diulang prosesnya dengan cepat," kata Sofyan seraya menyebut proyek tersebut tak dilelang, tetapi penunjukan langsung.

Proyek berkapasitas 2 x 300 MW dengan nilai proyek 900juta dollar AS atau setara Rp 12,8 triliun, pemegang saham mayoritasnya adalah PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Indonesia, anak usaha PLN. Sebanyak 51 persen sahamnya dikuasai PT PJB dan sisanya, 49 persen konsorsium yang terdiri dari Hua- dian dan Samantaka.
Terkait penggeledahan oleh KPK di kantor pusat PLN, kemarin malam, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan, pihaknya

MM menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. PLN akan kooperatif memberi keterangan.

Juru Bicara KPK Febri Di- ansyah mengatakan, tim penyidik tiba di lokasi kantor pusat PT PLN jelang shalat Maghrib. "Kami bisa pastikan ada penggeledahan di kantor PT PLN dan kantor DPR Baru mulai malam ini (penggeledahannya) dan tim masih di lokasi,” katanya

Febri mengatakan, beberapa dokumen dibutuhkan untuk memahami hubungan hukum antara PT PLN dan anak perusahaannya, serta antara PT PLN dan perusahaan lainnya, termasuk perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki salah satu tersangka JBK (Johannes Budisu- trisno Kotjo). "Ini perlu didalami, apakah suap yang kafni duga diterima EMS (Eni) itu memuluskan pembangunan PLTU Riau-1,” ujarnya.

Sita dokumen
Menurut Febri, KPK juga menggeledah ruang keija EMS di Kompleks Parlemen. Sejak Senin lalu, ruang kantor EMS disegel KPK. Selain kantor pusat PLN dan ruang keija EMS, KPK juga menggeledah kantor PJB Indonesia. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen terkait latar belakang penunjukan langsung Blackgold, dokumen perjanjian, dan skema proyek Ada juga dokumen terkait rapat pembahasan proyek PLTU Riau-1 legislatif dengan PLN, juga PLN dan PJB dengan swasta.


Terkait peran Sofyan, Febri mengatakan, KPK masih fokus pada kedua tersangka, EMS dan JBK. Sofyan berstatus saksi. Adapun Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Kabupaten Temanggung Tunggul Pur- nomo mengatakan, pihaknya menyiapkan tim kuasa hukum untuk mendampingi M Al Khadziq, calon bupati Temanggung, yang juga suami EMS.

Tim kuasa hukum itu disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan status Khadziq, yang saat ini sebagai saksi, menjadi tersangka. (APO/APA/AGE/EGI /E03)

menu
menu