Sumber berita: KOMPAS, NO 037 THN JUMAT 03 AGUSTUS 2018

Sumber foto: KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI | Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan sambutan sebelum meluncurkan program “Rumah Pemilu” Harian Kompas, Kompas.com, dan Kompas TV di Menara Kompas, Jakarta pada Kamis (2/8/2018) malam. Kalla berharap, melalui program “Rumah Pemilu”, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat.

Potensi Pembiayaan Swasta Diperluas

JAKARTA, KOMPAS – Pembangunan infrastruktur terus didorong dan dipercepat. Terkait keperluan pembiayaannya, pemerintah memperluas potensi pembiayaan pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta.

Untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah berupaya mengatasi kesenjangan kelayakan pembiayaan. Sebab, tidak semua infrastuktur layak secara bisnis, kendati dinilai layak secara ekonomi.

“Jalan desa dan jalan kabupaten tetap sangat penting, tetapi sangat sulit dihitung IRR-nya. Kalau jalan tol, pelabuhan, pembangkit listrik, semuanya dapat dihitung bagaimana kemungkinan IRR-nya, sehingga swasta ikut serta,” tutur Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Lokakarya Pembangunan Infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

IRR atau Internal Rate of Return digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dari suatu investasi.

Wapres Kalla menambahkan, infrastruktur adalah hal penting bagi negara mana pun, termasuk bagi Indonesia. Ia menyebutkan, ada contoh ketidakseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Jakarta, yakni kemacetan. Kemacetan disebabkan kemajuan ekonomi yang tidak diimbangi dengan infrastruktur memadai.

Lokakarya yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) Institute ini dihadiri pakar dan peserta dari berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Komisi V dan Komisi XI DPR RI. Hadir pula dalam acara ini Naoyuki Yoshino, CEO ADB Institute.

Pembangunan infrastruktur Indonesia, menurut Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, masih sangat tertinggal. Oleh karena itu, pada 2015-2018, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU sudah digunakan sejak 1990. Pada 1990-2016, ada 120 proyek KPBU di Indonesia senilai 18,6 miliar dollar AS, yang sebagian besar berupa pembangunan sektor energi, transportasi, air, dan teknologi informasi.

Menurut anggota Wantimpres Suharso Monoarfa, model pembiayaan infrastruktur lain yang tak membebani APBN akan semakin diperluas. Pintu bagi swasta untuk berpartisipasi semakin terbuka.

Ia mencontohkan, pembangunan pembangkit listrik tenaga air terdiri dari dua bagian besar, yakni pembangunan dam atau bendungan dan fasilitas kelistrikan.
Bendungan, tambah Monoarfa, sesungguhnya bukan hanya penyedia air untuk pembangkit listrik, tetapi bisa menjadi sumber air irigasi dan sumber air bersih untuk air minum. Dengan demikian, bisa juga menjadi sumber pendapatan. (INA)

menu
menu