Sumber berita: KOMPAS, NO 038 THN SABTU 04 AGUSTUS 2018

Sumber foto: OMPAS/WISNU WIDIANTORO | Ketua Majelis Hakim Anwar Usman (kelima kiri) bersama hakim Mahkamah Konstitusi Lainnya saat pembacaan putusan 6 perkara Pengujian Undang Undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/3). Dalam sidang itu, Hakim Panel MK mengabulkan pencabutan perkara PUU Ormas oleh kuasa hukum dan mengabulkan uji materi UU MK tentang ketentuan pengakuan Putusan MK. (Ilustrasi)

Presiden Segera Pilih

Pansel Hakim MK mengajukan Enny Nurbaningsih, Ni’matul Huda, dan Susi Dwi Harijanti kepada Presiden Joko Widodo. Presiden akan memilih salah satu untuk menggantikan Maria Farida Indrati.

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo segera memilih hakim konstitusi pengganti Maria Farida Indrati yang akan memasuki masa purnatugas pada 13 Agustus 2018. Ketiga nama calon hakim hasil seleksi Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi sudah diterima Presiden Jokowi.

Tiga nama yang lolos ialah Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gadjah Mada yang juga Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Enny Nurbaningsih, Guru Besar 1ITN Universitas Islam Indonesia Ni’matul Huda, dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat (3/8/2018), di Jakarta, mengatakan, pihaknya menerima laporan Pansel Hakim

M K pada Rabu lalu. Pansel, yang diketuai Haijono, menyerahkan tiga nama calon kepada Menteri Sekretaris Negara.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, Presiden akan memilih satu dari tiga nama untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi. ’’Secepatnya Presiden akan memilih satu dari tiga calon hakim konstitusi yang diajukan pansel,” kata Pratikno.
Nama calon hakim konstitusi ditargetkan sudah dipilih sebelum masa jabatan Farida habis. Hal itu berarti pelantikan dan pembacaan sumpah janji hakim konstitusi baru yang diajukan pemerintah dilaksanakan sebelum 18 Agustus 2018.

Secara terpisah, Ketua Pansel Hakim MK Haijono mengatakan, ketiga nama tersebut menempati peringkat tertinggi dari akumulasi nilai pada semua ta
hapan seleksi. Sebelumnya, dalam proses seleksi akhir calon hakim MK, pansel telah mewawancarai secara terbuka sembilan peserta.

’’Mereka ini adalah calon terbaik yang kami usulkan kepada Presiden. Sebetulnya sebelum wawancara pada 30-31 Juli 2018 kami telah melakukan rangkaian penilaian dan sejak dari awal nilai-nilai mereka disimpan. Setelah wawancara, nilai masing-masing dari mereka dimasukkan dan ketiga nama itu muncul sebagai nilai yang paling tinggi di antara kandidat hakim yang lain,” kata Haijono. .

Menjaga profesionalitas
Munculnya tiga nama yang kebetulan semuanya perempuan, menurut Haijono, bukan suatu kesengajaan. Penilaian terhadap ketiga calon yang diusulkan kepada Presiden itu dilakukan secara obyektif. Hasilnya memang menempatkan ketiganya sebagai peraih nilai tertinggi.
Haijono berharap hakim pilihan Presiden menjaga integritas dan profesionalitasnya ’’Pada 13 Agustus, hakim baru juga langsung bekeija di MK dan tentunya dia diharapkan bisa langsung bekeija mengikuti ritme di MK,” tuturnya.

Pengajar HTN di Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan, pemilihan salah satu dari mereka sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Bivitri meyakini pilihan Presiden bisa langsung bekeija di MK, yang tengah menangani sengketa selisih hasil pilkada. ’’Ketiganya akademisi yang teruji dan mampu beradaptasi dengan sangat cepat karena masing-masing telah familier dengan cara keija dan prosedur hukum acara di MK,” katanya. (NTA/REK)

 

menu
menu