Sumber berita: KOMPAS, NO 010 THN 54, SABTU 07 JULI 2018

Sumber foto: Kompas.com

Presiden Tidak Menghalangi

Meski tidak menghalangi jika ingin jadi caleg, Presiden minta para menterinya tak mengabaikan tugas pokoknya.

Widodo menyatakan bisa memahami dan tak akan menghalangi jika ada menterinya yang ingin menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Namun, pernyataan itu perlu dipahami dengan kritis karena pada saat yang sama, Presiden juga mengingatkan agar para menterinya tidak meninggalkan tugas utama sebagai menteri.

’’Kalau ada menteri yang menjadi caleg, ya, dipersilakan,” kata Presiden di Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Jika ingin kampanye pada Pemilu 2019, para menteri cukup mengajukan cuti kepada Presiden: Namun, Presiden juga mengingatkan, keikutsertaan dalam kontestasi politik jangan sampai membuat tugas utama sebagai menteri diabaikan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPUJ Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak mengatur kewajiban bagi menteri mundur dari jabatan ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR ataupun DPRD. Di kedua aturan itu hanya disebut, syarat caleg adalah tidak menjabat sebagai kepala daerah, kepala desa, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, serta pemimpin badan usaha milik ne- gara/daerah/desa.

Menurut Presiden, belum ada menterinya yang melapor akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Namun, sejumlah menteri yang berlatar belakang parpol diduga berniat jadi caleg.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat d^n Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, masih mempertimbangkan kemungkinan mendaftarkan diri jadi caleg pada Pemilu 2019.

Sebelumnya, Puan sudah dua kali menjadi anggota DPR dari dapil Jateng V yang mencakup wilayah Kabupaten Solo, Surakarta, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo.

Ketika ditanya apakah akan mengundurkan diri dari jabatan Menko PMK jika maju sebagai caleg, Puan, yang adalah kader PDI-P, mengatakan tidak ada aturan yang mengharuskannya seperti itu. ’’Namun, tentu saja harus seizin Presiden,” ujarnya.

Sementara dua anggota kabinet dari Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, sama-sama menegaskan, masih ingin fokus bekerja sebagai pembantu Presiden Jokowi. Mereka juga mengaku belum menerima perintah dari parpolnya untuk jadi caleg.

Komunikasi Presiden

Pengajar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Gabriel Lele, menilai, efektivitas pemerintahan Joko- wi-Kalla akan terganggu jika para menteri mengikuti pemilu. Pasalnya, fokus menteri akan terbelah antara tugas pemerintahan dan tugas pemenangan pemilu.

Padahal, pada tahun-tahun terakhir jabatan seperti sekarang ini, Jokowi tengah fokus memenuhi janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye 2014. Sehingga dapat dipastikan, Presiden ingin para menteri fokus menyelesaikan program- program pemerintah.

Banyaknya menteri yang jadi caleg akhirnya juga dapat mengancam elektabilitas Jokowi yang hampir pasti akan maju pada Pilpres 2019.

Semestinya, menurut Gabriel, para menteri bisa memahami pola komunikasi Presiden Jokowi yang kental dengan budaya Jawa Dalam budaya Jawa, pernyataan yang disampaikan seseorang kadang kala berbanding terbalik dengan keinginan atau harapannya Sehingga jika menteri dipersilakan mengikuti pemilu, bisa berarti Presiden keberatan apabila para pembantunya maju sebagai caleg. (NTA/INA)

 

 

menu
menu