Sumber berita: KONTAN, NO 3343 TAHUN 12, SENIN 28 MEI 2018

Sumber foto: KONTAN, NO 3343 TAHUN 12, SENIN 28 MEI 2018

Proses PKPU Kagum Lokasi Emas Berlanjut

pada Jumat (25/5).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut, kesepakatan damai antara kreditur dan debitur tidak sesuai hukum acara Undang-Undang (UU) No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. "Tidak bisa serta merta seperti itu, harus melalui mekanisme dan prosedur yang ada," kata Anggota Majelis Hakim Duta Baskara.

Seperti diketahui, sengketa jual beli apartemen anak usaha Kagum Group itu diharapkan bisa segera selesai setelah Hakim .Pengawas PKPU Kagum Lokasi Mahfudin, mengatakan telah terjadi kesepakatan damai an tata Kagum dan para krediturnya.

Penetapan kesepakatan damai dilakukan Hakim Pengawas Mahfudin dalam dalam rapat kreditur PKPU Kagum Lokasi yang seharusnya beragendakan pencocokan utang (verifikasi), Selasa (22/5). Namun kesepakatan terjadi tanpa adanya proposal perdamaian yang diajukan debitur maupun pemungutan

na pemohon telah mencabut perkara PKPU pada 11 Mei 2018 dan telah dilakukan perjanjian perdamaian pada 18 Mei 2018. Isi perjanjian adalah Kagum Lokasi sebagai debitur akan menyerahkan unit-unit kepada konsumen yang telah melunasi pembayaran.

Komisaris Kagum Grup Harso Adi Witono mengaku akan mengikuti koridor hukum acara PKPU dan mempersiapkan proposal perdamaian. "Sejatinya kami sudah berdamai," ujarnya.

Anggar Septiadi

suara atas proposal perdamaian.

Hanya menurut Mahfudin, penetapan damai terjadi kare

" required="">

JAKARTA. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Kagum Lokasi Emas masih akan berlanjut. Hal itu terjadi setelah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) Sunarso memutuskan menolak kesepakatan damai antara kreditur dan debitur.

Penolakan dilakukan kare- , na Kagum Lokasi Emas tidak pernah menyerahkan proposal perdamaian. "Menetapkan agar hakim pengawas dan pengurus PKPU membuka rapat kreditur PT Kagum Lokasi Emas kembali," kata Sunarso

pada Jumat (25/5).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut, kesepakatan damai antara kreditur dan debitur tidak sesuai hukum acara Undang-Undang (UU) No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. "Tidak bisa serta merta seperti itu, harus melalui mekanisme dan prosedur yang ada," kata Anggota Majelis Hakim Duta Baskara.

Seperti diketahui, sengketa jual beli apartemen anak usaha Kagum Group itu diharapkan bisa segera selesai setelah Hakim .Pengawas PKPU Kagum Lokasi Mahfudin, mengatakan telah terjadi kesepakatan damai an tata Kagum dan para krediturnya.

Penetapan kesepakatan damai dilakukan Hakim Pengawas Mahfudin dalam dalam rapat kreditur PKPU Kagum Lokasi yang seharusnya beragendakan pencocokan utang (verifikasi), Selasa (22/5). Namun kesepakatan terjadi tanpa adanya proposal perdamaian yang diajukan debitur maupun pemungutan

na pemohon telah mencabut perkara PKPU pada 11 Mei 2018 dan telah dilakukan perjanjian perdamaian pada 18 Mei 2018. Isi perjanjian adalah Kagum Lokasi sebagai debitur akan menyerahkan unit-unit kepada konsumen yang telah melunasi pembayaran.

Komisaris Kagum Grup Harso Adi Witono mengaku akan mengikuti koridor hukum acara PKPU dan mempersiapkan proposal perdamaian. "Sejatinya kami sudah berdamai," ujarnya.

Anggar Septiadi

suara atas proposal perdamaian.

Hanya menurut Mahfudin, penetapan damai terjadi kare

menu
menu